04 October 2020, 04:29 WIB

Waspada Posisi Jaksa Jadi Penyidik


Ant/P-5 | Politik dan Hukum

MANTAN Wakil Ketua KPK Zulkarnain mempertanyakan Revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, khususnya terkait kewenangan penyelidikan dan penyidikan dengan mengatakan pada era kolonial jaksa pernah diberikan wewenang penyidikan, tetapi tidak dijalankan secara baik dan maksimal.

“Waktu zaman KUHAP masa kolonial Belanda, jaksa memang diberikan kewenangan penyidikan semua tindak pidana umum dan polisi sebagai pembantu penyidik jaksa, tetapi kan tidak dikerjakan secara baik dan optimal sehingga muncul KUHAP dan integritas bermasalah,” kata Zulkarnain dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.

Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) RUU Kejaksaan disebutkan jaksa ialah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengacara negara serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Menurut Zulkarnain, kewenangan besar tanpa disertai profesionalitas dan integritas tinggi tidak akan ada artinya. Itu justru dikhawatirkan malah menimbulkan risiko yang tinggi.

Oleh karena itu, Zulkarnain menyarankan, apabila tidak ada kepentingan mendesak, sebaiknya wewenang jaksa cukup mengikuti aturan yang
telah ada saat ini.

Dia mengatakan masih ada hal yang lebih penting untuk dibahas, misalnya aturan perampasan aset pelaku korupsi.

“Saran saya, kalau belum penting-penting sekali, ya cukup yang lama. Ada yang penting sekarang kalau negara ini mau cepat bebas dari korupsi ya lebih penting UU Perampasan Aset. Itu penting sekali untuk merampas harta pelaku koruptor,” ujar dia.

Sebagaimana diketahui, DPR tengah membentuk panitia kerja revisi UU Kejaksaan. Sayangnya, sejumlah poin dalam revisi itu menuai kritik, seperti penyempurnaan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Dengan melalui revisi itu, Kejaksaan melakukan penyidikan tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana kehutanan, pelanggaran HAM berat, dan tindak pidana lainnya yang diatur dalam UU.

Revisi UU Kejaksaan juga dianggap mengadopsi struktur organisasi kekuasaan kehakim an yang dianut dalam sistem hukum common law, yakni polisi sebagai pembantu jaksa dan jaksa sebagai hulp-magistraat. Hal itu berbeda secara fundamental dengan sistem KUHAP yang menganut sistem campuran atau mixed system. (Ant/P-5)

BERITA TERKAIT