03 October 2020, 18:15 WIB

Instrumen Hukum Pilkada Butuh Penguatan


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dilanjutkan di tengah ancaman virus korona. Pelanggaran protokol kesehatan terus terjadi di tahapan kampanye sehingga menuntut pemerintah memperkuat instrumen hukum guna melahirkan efek jera dan melindungi masyarakat dari covid-19.

"Rekomendasi kami jelas perbaiki dulu undang-undangnya," kata peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Usep Sadikin, dalam sebuah webinar, Sabtu (3/10).

Baca juga: Pengamat Ragukan Akuntabilitas Anggaran 2020

Menurutnya, Perludem merekomendasikan pilkada ditunda sampai ada payung hukum yang memadai termasuk sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Anggaran negara yang terserap sangat besar yakni hampir Rp9 triliun tidak boleh habis sia-sia dan tak mampu melindungi rakyat dari Covid-19.

"Gara-gara Pilkada dipaksakan, hampir 9 triliun APBN dikucurkan hanya untuk logistik kesehatan. Tentunya ini sangat menguras keuangan negara", ujarnya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah perlu mengeluarkan instrumen hukum yang kuat untuk Pilkada di tengah ancaman covid-19. Sejauh ini sanksi masih lemah bagi pelanggar protokol kesehatan karena pemerintah hanya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2020 yang hanya merevisi jadwal pelaksanaan Pilkada.

"Perppu yang dikeluarkan kurang bisa cover hal-hal teknis yang ada di lapangan. Nantinya, ini akan menjadi masalah bagi KPU, peserta Pilkada, bahkan masyarakat", tambahnya.

Koordinator Warga Muda Jaga Pilkada, Heru Dinyo menyatakan, KPU dan Bawaslu hingga hari ini di mata anak muda kinerjanya belum terlihat optimal, terbukti masih banyak anggota KPU maupun Bawaslu baik yang di pusat dan di daerah yang terkena covid-19.

Menurut Heru Dinyo, ini menandakan tata kelola penyelenggara dan pengawas pemilu masih gagap beradaptasi dengan protokol kesehatan dan berbagai potensi ancaman pandemi.

Baginya, KPU, dan Bawaslu perlu mengakselerasi institusi untuk memperbaiki diri agar tidak mengorbankan banyak pihak seperti tragedi pemilu 2019 yang menewaskan 554 nyawa manusia.

"Masa depan sekaligus keselamatan bangsa Indonesia kini berada di ketangkasan strategi manajerial KPU dan Bawaslu, mereka harus jujur kepada publik untuk masalah kesiapan ini, jika memang tidak siap lebih baik sampaikan dengan berani, jangan sampai kita kehilangan nurani karena ego institusi," urainya.

Sementara itu, Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan, mengatakan KPU belum mendapatkan hambatan yang berarti hingga tahapan kampanye. Itu artinya pilkada tetap bisa dijalankan dengan protokol kesehatan.

"Seharusnya jika ingin menunda pilkada harus dimulai dari pernyataan KPU karena mereka yang melaksanakan teknis apakah mungkin atau tidak mungkin. Tapi, sampai hari ini mereka siap untuk Pilkada", ujarnya.

Ia menambahkan jika KPU berhasil melaksanakan Pilkada di tengah pandemi, maka ini akan menjadi kemajuan dalam demokrasi elektoral Indonesia.

"Sebenarnya dari sisi regulasi sudah ada, anggaran sudah ada, penyelenggaranya juga sudah ada. Itu yang menandakan Pilkada siap dilaksanakan", pungkasnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT