03 October 2020, 07:16 WIB

Anies Harus Audit Anggaran Covid-19


Hld/J-1 | Megapolitan

ANGGARAN yang digelontorkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulani pandemi covid-19 belum terasa manfaatnya oleh warga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun didesak untuk mengaudit penggunaan anggaran tersebut.

“Semua harus diaudit karena sangat besar, tapi kita tidak jelas manfaatnya. Apakah karena kebijakan yang salah atau penggunaan anggaran, karena nyatanya kasus terus naik,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gilbert di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, penggunaan anggaran covid-19 ini harus diperiksa, termasuk yang berkaitan dengan bantuan sosial (bansos).

“Audit penggunaan anggaran semuanya, apakah betul. Katanya ada 20 juta masker, seharusnya satu orang dapat 2 di DKI. Wartawan tidak ada satu pun yang terima, dewan juga. Kemana anggaran itu? Harus diperiksa itu, termasuk bansos juga,” ungkapnya.

Secara garis besar ia meminta penyelenggaraan PSBB di Ibu Kota diaudit secara menyeluruh. Sejauh ini belum ada pelaksanaan audit untuk melihat efektivitas kebijakan dan transparansi anggaran hingga perlindungan sosial bagi seluruh warga DKI.

Adapun hal-hal yang perlu diaudit dalam pelaksanaan PSBB ialah efektivitas protokol kesehatan seperti penggunaan masker, jumlah kasus, dampak ekonomi, tingkat kriminalitas, pendidikan, dan sebagainya. “Audit pelaksanaan PSBB, apakah sesuai atau tidak. Mereka tidak punya tolok ukur, misalnya dengan mengamati langsung atau survei melalui wawancara dan sebagainya,” katanya

Sementara itu, Ari Nurman dari Perkumpulan Inisiatif mengatakan masih menemukan penyaluran bansos yang bermasalah karena tidak tepat sasaran, juga isi bansos tidak cukup memenuhi kebutuhan satu keluarga selama PSBB.

“Bansos respons cepat ini kita hargai. Namun, masih banyak permasalahan di lapangan. Sekarang bahkan teknis penyaluran bansos langsung ke rumah sudah semakin berkurang, hanya 30%-40%,” kata Ari.

Di sisi lain, warga DKI pun diketahui lebih memilih untuk mendapatkan uang cash yang ditransfer ke rekening masing-masing. Pilihan itu lebih diambil daripada bantuan dalam bentuk bansos sembako.

Dengan demikian, Ari meminta Pemprov DKI untuk mengevaluasi penyaluran bansos ini. Basis data penerima juga harus rutin diperbarui.

Ia juga menemukan proses pendataan mandiri warga yang ingin mendapatkan bansos masih berbelit. “Masalah pendataan ini harus ada surat rekomendasi dari pemerintahan tingkat bawah, dan dokumennya itu berbelit,” kata Ari.

Surat rekomendasi itu memberatkan warga miskin yang hidupnya nomaden atau sering pindah tempat tinggal. Mereka tidak punya surat atau dokumen pribadi apa pun. “Jadi kalau mereka sudah terdaftar, tapi kan pindah tempat tinggal sebelumnya, jadi luput dari verifikasi,” jelasnya.

Wakil Kepala Bappeda DKI Tri Indrawan mengatakan Pemprov DKI sudah menambah 800 personel di Dinas Sosial DKI untuk mengoordinasikan pendaftar mandiri bansos ini.

Selain itu, Tri menyebut Pemprov DKI tengah melakukan komplementer berupa bansos yang dilakukan terkait pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga lansia hingga penyandang disabilitas. Ia menyebut Kartu Lansia Jakarta ada 77 ribu, Kartu Disabilitas 11 ribu, dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) ada 890 ribu. Adapun penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul mencapai 9.145.

“Jadi, komplementer ini ada selain BLT, dan ini anggaran yang sifatnya cashless. Dananya ada lewat Bank DKI,” tukasnya. (Hld/J-1)

BERITA TERKAIT