02 October 2020, 16:26 WIB

KPU Khawatir Penyelenggara Pemilu Makin Banyak Terpapar Covid-19


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

PELAKSANA Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyampaikan selama 4 hari pelaksaan kampanye terbuka calon kepala daerah 2020, pihaknya masih menemukan pasangan calon yang melanggar ketentuan protokol kesehatan.

Adapun pelanggaran tersebut berupa tidak diterapkannya penjaran fisik (physical distancing), dan kampanye tatap muka terbatas tetapi tidak semua peserta kampanye menggunakan masker. Hal itu menurutnya turut menimbulkan kerentanan bagi penyelenggara yang bertugas di lapangan.

"Kita khawatir dari penyelenggara pemilu anggota KPU, Kabupaten/kota provinsi yang terpapar covid-19 semakin banyak," ujarnya dalam webbinar bertajuk " Sosialisasi Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring" yang digelar oleh KPU, Jumat (2/10). Hadir dalam acara tersebut perwakilan KPU daerah, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Mochammad Afifuddin, perwakilan Dewan Pers, dan pengurus partai politik.

Ilham mengigatkan bahwa konsensus pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar di tengah pandemi Covid-19, dengan komitmen tetap menjaga  protokol kesehatan. Di sisi lain, KPU, ujar dia, sudah menampung saran sejumlah pihak yang meminta penundaan, dan mengusulkan supaya aturan dibuat lebih tegas antara lain diberikannya sanksi diskualifikasi bagi peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan.

Meski demikian, dia berujar, bahwa sanksi tersebut tidak dapat diterapkan sebab Peraturan KPU masih mengacu pada Undang-Undang No.10/2016 tentang Pemilhan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang mana didalamnya belum diatur sanksi diskualifikasi.

"Secara aturan kita tidak bisa melakukan diskualifikasi mengacu pada UU Pilkada yang dijadikan pedoman," ucapnya.

Diskualifikasi bagi peserta pilkada, terangnya, hanya dapat dilakukan apabila calon tersebut terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana atau politik uang yang terstruktur, masif, dan sistematis.

"Diskualifikasi tidak bisa kalaupun pidana kita harus tetap menunggu inkracht (putusan pengadilan yang final) terhadap proses hukum yang berlangsung," ujar Ilham.

Oleh karena itu, menurut Ilham, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak dalam memastikan pelaksaan kampanye yang akan berlangsung hingga 4 Desember 2020, tidak menjadi sumber baru penularan virus Covid-19.

Sedangkan untuk tahapan lain yang dianggap krusial dan berpotensi meningkatkan risiko penularan virus Covid-19, seperti tahapan perhitungan dan pemungutan suara yang melibatkan banyak orang, Ilham menjelaskan KPU sudah membuat simulasi hari pencoblosan suara sebanyak tiga kali untuk mengantisipasi penumpukan massa di tempat pemungutan suara. Selain itu, imbuh dia,  KPU sudah menyiapkan aplikasi  elektronik rekap yang dapat digunakan sehingga perhitungan suara secara berjenjang dilakukan secara daring.

"Kami ingin agar rekapitulasi di kecamatan bisa dihapus tapi perlu ada terobosan hukum untuk itu," ucapnya. Pada kesempatan yang sama, Komisioner Bawaslu Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi  Mochammad Afifuddin menjabarkan, berdasarkan hasil pengawasan kegiatan pada 28-30 September dari 585 kegiatan kampanye di 189 kabupaten/kota, ditemukan 253 kegiatan atau 43% pertemuan tatap muka.

"Hampir separuhnya masih dilakukan kampanye tetap muka," ucap Afif. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tren pelanggaran terhadap protokol kesehatan selama tiga hari awal masa kampanye menurun.

"Tapi kampanye ini masih panjang, dan prosesnya tetap harus berkualitas. Jangan sampai fokus kita penyelenggaraan pilkada yang mematuhi protokol kesehatan lantas mengurangi konsentrasi kita di isu-isu lainnya yang juga sangat penting," tukas dia.(OL-4)

BERITA TERKAIT