02 October 2020, 15:44 WIB

Indonesia Harus Belajar Tracing Covid-19 dari Australia


M. Iqbal Al Machmudi | Humaniora

PEMERINTAH Australia terbilang sangat ketat dalam melakukan tracing atau mendeteksi orang-orang yang berpotensi tinggi tertular virus hal ini harus dijadikan contoh oleh pemerintah Indonesia.

Epidemiolog sekaligus Pengajar di Universitas Griffith Australia, Febi Dwirahmadi, mengatakan Australia memiliki cara dalam melakukan tracing yakni by security act.

Baca juga: Pendaftaran Kompetisi Robotik Madrasah 2020 Dibuka

Artinya, seseorang tidak bisa menyembunyikan informasi. Jadi apabila ada seseorang yang melakukan kontak dengan seeorang yang positif maka secara hukum orang tersebut wajib melaporkan.

"Namun apabila ketahuan tidak melaporkan dan sakit kemudian menularkan ke orang lain maka dikenakan denda baik keuangan maupun penjara," kata Febi saat webinar Dialektika bertajuk Covid-19 Contact Tracing: Antara Privasi & Kesehatan Publik yang diadakan Media Indonesia, Jumat (2/10).

Namun privasi dari pasien sendiri tetap dirahasiakan karena disokong oleh public health contact. Diketahui, saat ini di Australia juga sedang musim kampanye sama seperti di Indonesia.

Febi menceritakan ketika Perdana Menteri Australia Scott Morrison ingin melakukan kampanye maka wajib dikarantina mandiri selama 2 pekan karena dirinya datang ke daerah bukan untuk tugas melainkan kampanye.

"Apabila tidak melakukan karantina mandiri maka Scott Morrison tidak diperbolehkan masuk ke suatu daerah tersebut. Jadi hukum itu atas bawah semuanya harus sama," ujar Febi.

Kontak tracing ini menjadi sangat penting karena ini merupakan cara untuk mengenal musuh kita bersama. Positive rate akan semakin akurat apabila semakin banyak test yang dilakukan.

Sehingga, apabila pemerintah tidak memiliki data yang akurat terkait tracing maka akan sulit dalam peperangan menumpas wabah Covid-19.

Dirinya juga menceritakan pengalaman kasus mahasiswa Indonesia yang ada di Australia. Mahasiswa tersebut ingin pulang ke Indonesia namun harus melalui prosedur yakni wajib tes PCR dan hasil tes dibawa untuk bukti negatif Covid-19.

Sayangnya, mahasiswa tersebut tidak melakukan tes di general practitioner (GP) sehingga tidak mendapatkan sertifikat sehat dan hanya mendapatkan pesan teks sehat.

"Ketika sampai Indonesia orang tersebut wajib melakukan tes PCR. Ternyata positif, maka dari Dinas Kesehatan di Australia langsung melakukan tracing," ujar Febi.

Australia juga menyediakan safe Covid-19 application untuk memudahkan melaukan tracing yang bekerja melalui bluetooth sehingga setiap orang ditraing oleh pemerintah.

Selain itu, untuk tempat ibadah diwajibkan melakukan registrasi sebelum beribadah dan data registrasi wajib dirahasiakan, dalam 59 hari data tersebut wajib dihancurkan. "Hal-hal ini sangat jelas berbasis sistem," tuturnya.

Oleh karena itu, untuk tracing tidak bisa bertumpu pada pemerintah sehingga harus bekerja multi pihak.

"Sehingga keterlibatan masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan dan memenangkan melawan pandemi ini," pungkasnya.

Angka kasus positif Covid-19 di Negeri Kangguru tersebut berjumlah 27.096 kasus dengan pertambahan 18 kasus per hari. Sedangkan Indonesia angka kasus positif Covid-19 mencapai 291 ribu pasien, dengan pertambahan 4.174 pasien positif per hari. (OL-6)

BERITA TERKAIT