02 October 2020, 13:25 WIB

Bawaslu Terima Delapan Gugatan dari Calon Kepala Daerah yang TMS


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menerima gugatan dari pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Komisioner Bawaslu Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Rahmat Bagja mengatakan jajaranya menerima sekitar delapan gugatan bakal calon kepala daerah yang dinyatakan TMS.

"Sekitar 8 gugatan daerahnya antara lain Solok, Sumatera Barat, Merauke, Papua, Bengkulu, Lampung Selatan, dan Supriori, Papua," ujarnya di Jakarta, Jumat (2/10).

Ia mengatakan gugatan terjadi karena tidak puas dengan hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 23 September 2020. Untuk proses penyelesaian sengketa, pertama dilakukan musyawarah tertutup yakni mediasi antara kedua belah pihak, yakni KPU Daerah dan bakal calon. Setelah mediasi akan ada sidang dengan waktu penyelesaian sekitar 12 hari. Bagi bakal calon kepala daerah yang tidak puas dengan keputusan Bawaslu, dapat menempuh jalur hukum ke mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Ia juga menyampaikan, Bawaslu telah meregister 59 permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan bakal paslon yang gagal lolos. Berdasarkan data hingga Selasa (29/9) total permohonan penyelesaian sengketa mencapai 105 kasus.

"Sengketa paling banyak terjadi di 91 kabupaten, 12 kota dan 2 provinsi,"imbuhnya.

Dari 105 permohonan, 99 di antaranya diajukan secara langsung dengan mendatangi kantor Bawaslu di daerah. Sedangkan 6 permohonan melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

Baca juga : Penggungah Foto Ma'ruf Amin dengan Kakek Sugiono Ditangkap

Sebelumnya, Komisioner KPU Evi Novida Ginting pada 29 September 2020, mengumumkan terdapat satu bakal pasangan calon gubernur dan lima pasangan calon bupati / wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota yang TMS. Mereka ialah Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi yang diusung oleh Partai Gerindra, PKB, dan Partai Perindo. Agusrin merupakan mantan terpidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun, dan belum mencapai jeda 5 tahun pada saat pendaftaran.

Sedangkan untuk calon Bupati/wakil bupati yakni di pertama Nias Utara atas nama Fohana Zega  dan Emanuel Zebua dari jalur perseorangan. Pasangan tersebut dinyatakan TMS karena Emanuel Zebua pernah didakwa ancaman pidana 5 tahun atau lebih dan belum melewati jeda 5 hukuman. Kedua, Calon Walikota/Wakil Walikota Solok, Sumatera Barat Iriadi DT. Tumanggung dan Agus Syahdeman yang diusung oleh Partai Demokrat,  PDI Perjuangan, dan Hanura. Ia merupakan Aparatur Sipil Negara dan dinyatakan tidak lolos dari hasil pemeriksaan kesehatan.

Ketiga, calon Bupati/wakil bupati Lampung Selatan pasangan Hipni dan Melin Haryani, yang merupakan mantan terpidana dihukum masa tahanan 5 tahun diusung Partai Amanat Nasional (PAN), Gerindra, dan PKB. Keempat, bakal calon bupati/wakil bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat, pasangan atas nama Syaifurrahman Salman dan Ika Rizky Veryani yang diusung oleh Partai Golkar, PPP, Demokrat, dan PAN. Syaifurrahman Salman mendapat Surat Keterangan Bebas dari Lembaga Permasyarakat Kelas II A  Mataram pada 28 Maret 2016. Bahwa terhitung masa pembebasan akhir sampai dengan masa pendaftaran pada 6 September 2020 calon, ia belum melewati persyaratan jangka waktu 5 tahun. 

Kelima, calon bupati/wakil bupati  Banggai, Sulawesi Tengah, atas nama Herwin Yatim dan Mustar Labolo, diusung oleh PDI Perjuangan, PKS, dan Perindo. Mereka dinyatakan TMS karena pelanggaran administrasi. Sebagai petahana yang menjabat sebagai Bupati, pasangan calon tersebut melaksanakan pelantikan ASN pada 22 April 2020. Terakhir, Calon Bupati/Wakil Bupati Merauke, atas nama Herman Anitu dan Basik Sularso dinyatakan TMS sebab Ijazah SMA calon bupati tidak tefdaftar di sekolah yang bersangkutan. (P-5)

BERITA TERKAIT