02 October 2020, 04:30 WIB

Keramaian Bergeser ke Suburban


(Put/Dmr/Iam/KG/J-1) | Megapolitan

SELAMA pelaksanaan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta, mobilitas warga menurun hingga 50%, wa lau tidak sebesar pada PSBB jilid I yang mencapai di atas 60%.

"Sesungguhnya mobilitas warga itu menurun seiring dengan penutupan unit usaha dan unit kegiatan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza di Jakarta, kemarin.

Penurunan mobilitas warga ini tidak sama seperti saat PSBB jilid I karena adanya per bedaan status PSBB di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Saat ini Bodetabek hanya menerapkan PSBB proporsional yang sama dengan PSBB transisi di Jakarta pada Juni lalu.

Banyak usaha-usaha restoran, kafe, bahkan tempat hiburan yang masih buka dan melayani makan di tempat, na mun dengan pembatasan jam operasional. Hal itu mengakibatkan mobilitas warga tetap aktif, tapi pergeseran ke ramaian terjadi ke daerah Bodetabek.

"Memang ada pergerakan warga yang keluar ke sekitar Jakarta. Makan ke Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi karena di Jakarta kan gak boleh makan di tempat. Sehingga di sekitar Jakarta ada peningkatan orang yang keluar makan," terangnya.

Ariza berharap di wilayah Bodetabek protokol kesehatan bisa ditegakkan dengan disiplin untuk mencegah penularan covid-19 karena pergeseran keramaian tersebut.

"Kami minta kerja sama dengan kota kabupaten di sekitar Jakarta untuk sama-sama sinergi positif melaksanakan protokol covid sekalipun di tempat-tempat yang mungkinkan makan di tempat. Kami selama ini bekerja sama cari solusi terbaik untuk kepentingan bersama," katanya.

Sementara itu, di Kota Bekasi, pemerintah setempat mengeluarkan maklumat yang menyangkut beberapa fasilitas umum dan tempat ibadah untuk memperketat protokol kesehatan.

Maklumat dengan Nomor: 440/6086/Setda.TU tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi yang ditandatangani oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Kamis (1/10).

Maklumat tersebut berlaku mulai tanggal 2 Oktober sampai dengan 7 Oktober 2020. Wali Kota menekankan pelak sanaan ibadah berjemaah bagi umat muslim dan nonmuslim untuk menjaga jarak, membawa sajadah pribadi, cuci tangan, dan pakai masker.

Selain itu, seluruh kegiat an usaha kepariwisataan, hibur an, gelanggang olahraga, pasar tradisional, dan pasar swasta, kaki lima, pusat perbelanjaan, dan kegiatan lainnya hanya boleh beroperasi hingga pukul 18.00 WIB.

Adapun di Kota Depok, Gubernur Jawa Barat Ridwan Ka mil memperpanjang PSBB proporsional hingga 27 Oktober 2020. Ini yang keenam kalinya Pemprov Jabar memperpanjang PSBB proporsional di Kota Depok.

Ridwan Kamil mengatakan Kebijakan PSBB merupakan sa lah satu upaya Pemprov Ja bar menekan laju penyebaran virus covid-19. Status Kota Depok saat ini kembali masuk risiko tinggi atau zona merah, dari sebelumnya zona oranye.

Ridwan Kamil juga meminta pemimpin daerah di Bodebek untuk menerapkan PSBB proporsional dalam skala mikro sesuai level kelas kewaspadaan setiap daerah. (Put/Dmr/Iam/KG/J-1)

BERITA TERKAIT