02 October 2020, 08:23 WIB

Polisi akan Pelajari Izin Keramaian Selama Pilkada


Siti Yona Hukmana | Politik dan Hukum

SELURUH kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 diminta diberitahukan ke polisi. Korps Bhayangkara berupaya mencegah kerumunan yang mengakibatkan munculnya klaster baru covid-19.

"Segala bentuk izin keramaian akan kita pelajari dulu dan kita harapkan semuanya bisa mengerti bahwa situasi pandemi covid-19 ini masih tinggi, termasuk di Jakarta, penularannya cukup tinggi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (2/10).

Yusri mengatakan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II harus diterapkan, khususnya pada saat pencoblosan yang diagendakan pada 9 Desember 2020. Masyarakat diharapkan tidak berkerumun.

Baca juga: Pelanggaran Protokol Marak Saat Kampanye

Yusri menyebut segala sesuatu kegiatan, baik oleh pihak pasangan calon maupun tim pemenangan, wajib diberitahukan ke polisi.

Kegiatan itu akan dibubarkan jika melanggar aturan Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam menangani covid-19 di DKI Jakarta.

Yusri mengatakan Polri mendukung kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi. Namun, Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan maklumat Kapolri Nomor: MAK/3/IX/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.

"Kegiatan Pilkada ini disampaikan dalam maklumat, baik itu dari pihak paslonnya sendiri maupun pemenangan (tidak berkerumun)," ungkap Yusri. (OL-1)

BERITA TERKAIT