02 October 2020, 06:10 WIB

DPR AS Soroti Isu Xinjiang


MI | Internasional

DEWAN Perwakilan Rakyat AS menyetujui rancangan undang-undang yang akan memaksa perusahaan di Amerika Serikat mengungkapkan produk yang berasal dari wilayah Xinjiang Tiongkok. 

Hal itu merupakan upaya terbaru untuk menghentikan kerja paksa yang meluas di Xinjiang seperti yang dituduhkan AS. RUU tersebut mengikuti undang-undang yang lebih luas yang disetujui seminggu sebelumnya yang bertujuan melarang impor dari Xinjiang.

Alasannya yaitu pelanggaran terhadap orangorang Uighur begitu meluas sehingga semuabarang dari wilayah tersebut harus dianggap dibuat dengan tenaga kerja budak.“Eksploitasi dan perbudakan warga Uighur harus dihentikan. Orang Amerika tidak ingin membeli barang yang dibuat dengan tenaga budak,” kata Jennifer Wexton dari PartaiDemokrat.

Undang-undang tersebut akan mewajibkan semua perusahaan publik untuk melapor ke Securities and Exchange Commission tentang apakah mereka terlibat di Xinjiang yang juga menjadi sumber utama benang industri tekstil global.

Berbeda dengan undang-undang yang lebih luas, yang disahkan hampir dengan suara bulat, Undang-Undang Pengungkapan Kerja Paksa Uighur itu mendapat tentangan dari sebagian besar politisi Partai Republik. 

Partai Republik mengajukan keberatan setelah muncul kekhawatiran yang disuarakan oleh Kamar Dagang AS bahwa peraturan tersebut memberlakukan beban yang mustahil pada perusahaan yang sah.

Patrick McHenry, seorang Republikan, mengatakan pendekatan yang lebih baik adalah dengan menjatuhkan sanksi kepada para pejabat Tiongkok seperti yang telah dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Di sisi lain, Institut Kebijakan Strategis Australia dalam sebuah laporan baru-baru ini mengatakan telah mengidentifikasi lebih dari 380 fasilitas penahanan yang dicurigai. Tiongkok dituding telah menahan lebih dari satu juta orang Uighur dan orang-orang yang sebagian besar berbahasa Turki. (AFP/Van/X-11)

BERITA TERKAIT