01 October 2020, 17:28 WIB

Penyebaran Korona di Sumbar masih Tinggi


Yose Hendra | Nusantara

MENTERI Dalam Negeri akhirnya menyetujui Peraturan Daerah Sumatra Barat tentang Adaptasi Kebiasaan Baru  yang disahkan DPRD setempat 11 September lalu. Perda tersebut mendapatkan nomor registrasi 6-124/2020 dan telah menjalani proses administrasi selanjutnya sesuai aturan berlaku.

"Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 telah disetujui Mendagri. Aturan ini juga sudah diundangkan Sekda pada Lembaran Daerah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatra Barat Nomor 187," sebut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Padang, Kamis (1/10).

Selanjutnya Pemprov akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota serta TNI/Polri untuk implementasinya. "Karena perda itu tak perlu aturan turunan, kabupaten/kota diharapkan menyesuaikan dengan klausal yang telah ditetapkan. Saya minta seluruh stakeholders, baik di provinsi maupun kabupaten kota, segera berkoordinasi dan menindaklanjutinya," sebut Irwan.

Gubernur meminta masyarakat Sumbar menaati aturan yang ada dalam perda tersebut guna memutus mata rantai penyebaran virus korona di Sumbar. "Penyebaran sampai hari ini masih meningkat. Angkanya rata-rata di atas 100 orang. Lewat perda ini, saya harap masyarakat paham dan dapat menaatinya. Semua ini untuk kepentingan kita semua," jelas Irwan.

Untuk informasi, perda itu memuat beberapa kewajiban dan sanksi yang mesti diketahui masyarakat. Kewajiban tersebut antara lain menerapkan prilaku disiplin protokol kesehatan yaitu menggunakan masker di luar rumah, cuci tangan menggunakan air dan sabun, menjaga jarak fisik, serta tidak berjabat tangan saat mengucapkan salam.

Lalu menerapkan karantina mandiri atau sampai keluar hasil pemeriksaan bagi kontak erat pasien positif dan orang terkonfirmasi covid-19 tapi tidak bergejala. Selain itu, terdapat denda Rp250 ribu atau kurungan penjara selama dua hari bagi pelanggar yang tidak menggunakan masker.

Kemudian juga diatur kepada setiap penanggung jawab kegiatan atau usaha yang melanggar protokol kesehatan dalam kegiatan usahanya diancam pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda Rp25 juta. (OL-14)

BERITA TERKAIT