01 October 2020, 17:05 WIB

Dokumen Lambat Diserahkan, Dewan Tolak APBD-P Kota Makassar


Lina Herlina | Nusantara

BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar, menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 Pemerintah Kota Makassar. Alasannya, tidak ada kesepahaman dan kesepakatan antara
pihak eksekutif dan pihak legislatif.

Ketua Banggar DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali mengatakan juga, alasan penolakan juga, karena berkas dokumen kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan terlambat disampaikan ke DPRD.

"Seharusnya, jika sesuai dengan ketentuan telah disampaikan pada minggu pertama Agustus 2020, namun baru disampaikan pada minggu kedua September 2020," tukas Adi, Kamis (1/10).

Bahkan kata Adi, dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang diajukan Pemkot Makassar, belum dilakukan review Oleh Inspektorat Kota Makassar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 10 Tahun 2018 tentang review
atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan sehingga ada indikasi proses Penganggaran tidak melalui Rapat Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Makassar.

"Selain itu, PPAS Perubahan tidak sesuai dengan ketentuan atau mandatory ekspendetur, yang tertuang dalan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 dan Instruksi Mendagri Nomor 5 Tahun 2020 tentang program prioritas pemerintah pusat untuk refocusing dan relokasi anggaran untuk mendukung penuh program program kegiatan dalam penanganan bencana Covid-19 dan kesehatan serta penanganan dampak sosial (Jaringan Pengaman Sosial) dan juga Penanganan Ekonomi (PEN) yang ditimbulkan," urai Adi.

Menanggapi hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba mengatakan, itu tidak masalah. Karena menurutnya, jika dilihat dari sisi
regulasi tidak ada yang mengikat terkait perubahan.

"Tidak yang meningat, juga tidak ada sanksi yang mengikat terkait dengan ini. Cuman memang beberapa program yang sudah direncanakan melalaui APBD Perubahan itu mau tidak mau tidak berjalan, intinya seperti itu. Jadi kalau terkait dengan sanksi tidak adaji, karena perubahan itu bisa diiyakan bisa tidak," jelas Rahmat Mappatoba.

Akibatnya, untuk program dan pelaksanaan anggaran Pemkot Makassar ke depannya, tetap mengacu pada APBD pokok 2020 yang sudah ada saja. (OL-13)

Baca Juga: Di Tegal, Hajatan Maksimal 30 Orang Tanpa Hiburan

 

BERITA TERKAIT