01 October 2020, 07:28 WIB

KPK Sebut Korupsi Kepala Daerah Biasanya Berkaitan Balas Jasa


Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai korupsi yang menjerat kepala daerah kerap berkaitan dengan balas jasa kepada donatur. Kepala daerah dibantu pembiayaan pada masa pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal itu disampaikan Koordinator Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah VIII KPK, Dian Patria, saat memberikan pembekalan kepada calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Bangka Belitung, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

"Korupsi kepala daerah berkaitan erat dengan balas jasa atas dukungan dana dari donatur, sejak proses pencalonan, kampanye, sampai proses pemungutan suara," ujar Dian dalam konferensi televideo, Rabu (30/9).

Baca juga: MA Potong 6 Tahun Hukuman Anas Urbaningrum

Modus korupsi kepala daerah yakni suap dan gratifikasi dalam pemberian izin. Kemudian jual beli jabatan, kickback dalam pengadaan barang dan jasa.

Dian mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, KPK melakukan pendampingan kepada kepala daerah. Pendampingan itu berupa menyelenggarakan program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Terintegrasi KPK.

"KPK mendampingi kepala daerah dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Yang utama adalah program koordinasi dan monitoring dalam Korsupgah KPK," ujar Dian.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono menegaskan korupsi kepala daerah masih menjadi sorotan Lembaga Antirasuah itu. Sejak 2004, sebanyak 119 kasus korupsi di tingkat kepala daerah diungkap KPK.

"Hingga Mei 2020, telah terjaring 119 kasus korupsi yang melibatkan wali kota atau bupati dan wakilnya. Lalu, ada 21 kasus korupsi yang dilakukan gubernur," ujar Giri.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad mengatakan peran serta masyarakat turut diperlukan untuk mewujudkan calon kepala daerah yang berintegritas. Pendidikan politik bagi pemilih mesti diperkuat.

Hal tersebut bertujuan agar pemilih tidak sekadar menjadi obyek, tetapi memiliki kesadaran dan kecerdasan dalam memilih kualitas calon pemimpin mereka. Tidak hanya memperkuat nilai budaya antikorupsi, masyarakat mesti dibekali pemahaman modus kejahatan rasuah.

"Masyarakat juga menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi, tidak menjadi bagian dari tindak pidana korupsi itu sendiri, dan menghindarkan diri dari tindakan koruptif," saran Rumadi. (OL-1)

BERITA TERKAIT