01 October 2020, 06:35 WIB

OJK Segera Benahi Fintech


Despian Nurhidayat | Ekonomi

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan segera melakukan pembenahan terhadap industri fintech peer to peer (P2P) lending.

Tujuannya agar kontribusi fintech terhadap perekonomian bertambah dan juga perlindungan terhadap nasabah terjaga.

Sebagai regulator, OJK masih mendapat keluhan dari masyarakat mengenai tata cara penagihan yang dilakukan fintech serta kurang transparansi sektor ini.

“Setelah tahun kemarin kita fokus dengan jumlah pertumbuhan fintech, mulai tahun ini sampai ke depan nanti OJK akan lakukan pembenahan dari sisi kualitas dan kontribusi,” ungkap Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Tris Yulianta dalam musyawarah nasional Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (Munas AFPI) secara daring, kemarin.

OJK akan bekerja sama dengan AFPI untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas platform, kualitas dana, dan kontribusi fintech dalam beberapa sektor yang saat ini belum ditingkatkan. Salah satu kontribusi yang dikatakan ingin ditingkatkan di bidang sektor produktif.

“Kami ada cyber pattern, ada Satgas Waspada Investasi. Mudah-mudahan kolaborasi dengan AFPI bisa menekan pengaduan dan keluhan pengguna yang datang ke kami maupun ke AFPI sehingga kita bisa meminimalkan hal ini,” ujar Tris.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina mengatakan, perlindungan konsumen fintech diperlukan untuk memberikan rasa aman dan menjaga kepercayaan mereka dalam berhubungan dengan lembaga ini.

Rasa aman dan kepercayaan tersebut akan menumbuhkan industri keuangan dan menggerakkan sektor-sektor yang terdampak pandemi lewat skema pinjaman yang diajukan para konsumen.

Kehadiran fintech, utamanya yang berbasis pinjaman, juga diikuti dengan risiko penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan.

“Untuk mengatasi hal ini, sudah seharusnya ada sinergi yang baik antara regulator, pelaku industri fintech, dan tentunya kesadaran dari pengguna layanan itu sendiri,” ujar Dina.

Bentuk satgas

Ketua Umum AFPI  Adrian Gunadi mengatakan pihaknya akan membentuk gugus tugas guna mengatasi permasalahan tingkat wanprestasi pembayaran di industri P2P lending yang sedang mengalami tren peningkatan akibat  pandemi covid-19.

Adapun fokus dari gugus tugas ini, lanjut Adrian, meliputi antara lain peningkatan dalam hal strategi collection oleh penyelenggara serta bagaimana industri dapat berkolaborasi dengan pihak ketiga seperti asuransi penjaminan.

Berdasarkan data dari OJK, tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman (TWP) di atas 90 hari perusahaan fintech P2P lending mencapai 7,99% pada Juli 2020, naik dari posisi Juni 2020 sebesar 6,13%.

Pertumbuhan angka TWP juga membuat tingkat keberhasilan bayar (TKB) 90 hari menjadi 92,01% pada Juli 2020, turun dari angka Juni 2020 sebesar 93,87%.

Menurutnya, di tengah kondisi melambatnya ekonomi akibat pandemi covid-19, salah satu strategi yang dapat ditempuh ialah memperkuat kolaborasi dengan berbagai ekosistem, seperti sektor industri jasa keuangan, sektor digital, dan bahkan sektor belanja pemerintah.

Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya untuk menjembatani para penyelenggara dengan para pemangku kepentingan yang terkait. (E-1)

 

BERITA TERKAIT