01 October 2020, 04:40 WIB

Tasikmalaya Melarang Kampanye Tatap Muka


Kristiadi | Nusantara

KLASTER pilkada sangat diwanti-wanti, terutama penularan lewat kegiatan kampanye tatap muka. Wali Kota Tasikmalaya, Jabar, dengan tegas menolak kompromi wilayahnya dipakai sebagai tempat konsolidasi tim sukses dan kader, apalagi melakukan kegiatan kampanye tatap muka.

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan meningkatnya beberapa kasus klaster baru di wilayahnya selama ini telah cukup sebagai dasar mengeluarkan larangan bagi empat pasangan calon pilkada Kabupaten Tasikmalaya menggelar kegiatan tatap muka di Kota Tasikmalaya.

Sejak gong masa kampanye berbunyi beberapa hari lalu, beberapa restoran dan hotel di Kota Tasikmalaya kerap dijadikan sebagai lokasi kegiatan politik calon kepala daerah dari daerah tetangga.

Budi telah menugaskan petugas gugus tugas secepatnya berkeliling menyosialisasikan larangan kegiatan kampanye ta­tap muka itu kepada para pemilik restoran, kafe, dan hotel.

“Kasus covid-19 di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan dan tercatat sudah 148 orang terpapar, sebanyak 81 pasien masih perawatan, 59 sembuh, dan 8 meninggal dunia. Penularan paling banyak di klaster pesantren hingga 33 orang,” ujarnya, kemarin.

Masih dari teritorial Jawa Barat, KPU Kabupaten Cianjur memperbolehkan kampanye tatap muka, tetapi dengan jumlah terbatas. Hal itu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13/2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 sebagai bagian mencegah penyebaran virus korona.

Meski demikian, KPU Kabupaten Cianjur mengingatkan pasangan calon ataupun tim pendukungnya tidak melibatkan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia saat melaksanakan kampanye tatap muka.

Komisioner Divisi Sosiali­sasi, SDM, dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Cianjur, Rustiman, menyebut larangan itu tertera pada Pasal 88 E PKPU Nomor 13/2020.

Larangan juga berlaku bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat rapat umum ataupun kegiatan budaya seperti tertuang pada Pasal 88 C PKPU Nomor 13/2020. Misalnya, pentas seni, panen raya, ataupun konser musik. Begitu juga kegiatan bersifat ­olahraga, seperti gerak jalan santai dan/atau sepeda santai, juga dilarang. Perlombaan-perlombaan juga dilarang. “Kegiatan sosial berupa bazar, donor darah, peringatan hari ulang tahun partai politik juga dilarang. Penegasan aturan itu semata-mata sebagai upaya mencegah terjadinya potensi penyebaran covid-19,” tuturnya.

Perkuat Babinkamtibmas

Demi terciptanya pilkada sehat dan aman dari covid-19, Polresta Sidoarjo memperkuat peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) sebagai garda terdepan.

Sebanyak 349 Babinkamtibmas kemarin mendapat arahan Kapolres Sidoarjo Kombes Sumardji. Sejak merebaknya covid-19 di Sidoarjo, Babinkamtibmas menjadi ujung tombak dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 sehingga berstatus oranye dari sebelumnya zona merah.

“Awasi protokol kesehatan secara ketat, terutama penggunaan masker, jangan ada kerumunan massa saat pertemuan kegiatan pilkada di desa-desa. Jangan sampai terjadi klaster baru pilkada,” pesannya. (BB/BK/HS/N-1)

BERITA TERKAIT