30 September 2020, 20:28 WIB

Survei: Minim, Publik Percaya Kebangkitan PKI


Putra Ananda | Politik dan Hukum

MASYARAKAT Indonesia sudah tidak tertarik dengan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal tersebut terpapar dalam survei nasional  tentang isu kebangkitan PKI yang dirilis Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC).

Hasil survei menunjukkan sejak 2016, persentase warga yang percaya dengan isu kebangkitan PKI berada di kisaran 10-16%. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap isu kebangkitan PKI dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai isu kebangkitan PKI di Indonesia.

Baca juga: Isu PSI, Mainan Politik Kelompok yang tak Kreatif

"Dari 36% responden mengetahui isu kebangkitan PKI, hanya 14% dari populasi tersebut yang setuju dengan kebenaran isu kebangkitan PKI," tutur Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas di Jakarta, Rabu (30/9).

Mayoritas warga yakni 64% menyatakan tidak tahu atau tidak mendengar adanya kebangkitan PKI di Indonesia. Survei ini dilakukan pada 23 hingga 26 September 2020 dengan melibatkan 1.203 responden. Wawancara dilakukan melalui sambungan telepon dengan kisaran margin of error kurang lebih 2,9%.

"Di kalangan yang tahu, mayoritas tidak percaya kebangkitan itu memang terjadi. Hampir 61% menyatakan tidak percaya ada kebangkitan PKI (atau 22% dari populasi)," papar Sirojudin.

Baca juga: Polri Imbau Nobar G30S/PKI Ditiadakan

Sirojudin menjelaskan, isu kebangkitan PKI selalu terdengar setiap memasuki September. Hal ini menjadi salah satu alasan SMRC melakukan survei tentang seberapa banyak masyarakat yang mempercayai isu kebangkitan PKI di Tanah Air.

“Pertanyaan utamanya adalah seberapa banyak warga yang tahu tentang isu tersebut? Di antara yang tahu, seberapa banyak yang percaya dengan isu ini?” kata Abbas.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko: Pak Gatot, Anda Sehat?

Dari kalangan yang percaya memang ada isu kebangkitan PKI, jelas Sirojudin, 79% respoden menyatakan kebangkitan PKI merupakan sebuah ancaman. Yang percaya kebangkitan PKI itu belum menjadi ancaman hanya 13% dan yang tidak percaya menjadi ancaman 6%.

"Dari yang percaya kebangkitan PKI meruapakan ancaman, sebanyak 69% respoden menganggap pemerintah kurang/tidak tegas sama sekali atas ancaman kebangkitan PKI tersebut. Sedangkan 30% merasa pemerintah sangat/cukup tegas," jelasnya.

Baca juga: Nadiem Instruksikan Peringatan Kesaktian Pancasila secara Virtual

Menariknya, menurut Sirojudin, pembelahan masyarakat dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 turut memengaruhi isu kebangkitan PKI. Isu kebangkitan PKI lebih banyak diketahui kalangan pendukung Prabowo Subianto dibandingkan di kalangan pendukung Joko Widodo.

"48% pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 mengetahui isu kebangkitan PKI sementara hanya 29% pemilih Jokowi yang mengetahuinya," tegas Sirojudin.

Baca juga: Film G-30-S/PKI versus Drakor

Budayawan Franz Magnis Suseno menyatakan, G30S PKI merupakan kegiatan yang kejam. Negara harus berani melakukan rekonsiliasi yang artinya mengakui perbuatan kekejaman saat itu kepada keluarga korban G30SPKI.

"Kita sekarang harus berani mengakui kemudian terjadi hal-hal yang sama sekali di luar proporsi," ujarnya.

Kendati demikian, Magnis Suseno menyebut negara tetap harus melarang paham-paham komunisme yang dibawa oleh marxisme. Termasuk pelarangan semua organisasi komunisme di Indonesia seperti PKI. Isu kebangkitan PKI harus segera diakhiri agar tidak semakin menimbulkan polemik di masyarakat.

"Isu ini harus berakhir. Isu ini membuat rekonsiliasi tidak mungkin. Orang yang masih bicara seperti itu (PKI bangkit) menurut saya tidak bonafit," paparnya.

Dirinya juga menuturkan agar tidak perlu ada pemutaran film G30S yang lebih menampilkan kejahatan. Di film tersebut tergambarkan bagaimana anggota Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) mengalami penindasan padahal organisasi tersebut bukan bagian dari komunisme.

"Pemutaran film G30S, saya sendiri anggap sebagai sebuah kejahatan. Karena itu menampilkan kejahatan. Kita harus menolak betul-betul film itu, bagi orang yang tidak tahu akan menimbulkan pandangan yang tidak benar. Jangan kita mengizinkan sekelompok orang apa pun menjadi objek kebencian terhadap kelompok apapun. Tidak boleh kita beri ruang," tandasnya.(X-15)

BERITA TERKAIT