30 September 2020, 18:50 WIB

Pemutihan Pajak di Sumsel Diperpanjang Demi Pemulihan Ekonomi


Dwi Apriani | Nusantara

GUBERNUR Sumatra Selatan Herman Deru kembali mengeluarkan kebijakan baru terkait pemutihan biaya sanksi administratif pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selain memperpanjang masa pemutihan hingga 31 Oktober mendatang, rencananya pokok pajak yang tertunggak akan ikut dihapuskan.

Aturan tersebut akan berlaku mulai 1 Oktober mendatang. "Jadi tidak hanya dendanya saja. Tapi juga pokok pajaknya. Misal dia menunggak 5 tahun, pokoknya yang 4 tahun dihapuskan. Sehingga hanya bayar satu tahun saja," ujar Herman Deru, Rabu (30/9).

Ia mengatakan kebijakan tersebut dikeluarkan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat ditengah pelemahan ekonomi akibat situasi Pandemi Covid-19. "Ini juga sebagai langkah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah," kata dia.

Bahkan Gubernur Sumsel telah meneken Pergub Sumsel No 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Sumsel.

Baca juga : https://mediaindonesia.com/read/detail/327930-insentif-pajak-umkm-minim-dimanfaatkan-sosialisasi-digencarkan

Aturan ini sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan Gubernur Sumsel, Herman Deru untuk menghapuskan pokok pajak yang tertunggak diatas dua tahun. "Jadi untuk Pergubnya baru saja ditandatangani Pak Gubernur. Isinya memperpanjang masa pemutihan pajak hingga 31 Oktober serta menghapuskan pokok pajak yang tertunggak. Mulai besok Pergubnya mulai berlaku," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel, Neng Muhaibah.

Neng menjelaskan aturan main dalam Pergub tersebut. Menurutnya, untuk wajib pajak (WP) yang menunggak pajak diatas 2 tahun hanya akan membayar 1 tahun pajak yang tertunggak ditambah dengan tagihan pajak tahun berjalan. "Jadi ini tidak berlaku bagi WP yang tunggakan pajaknya hanya satu tahun. Sebab, WP tetap harus membayar pajaknya yang tertunggak," katanya.

Neng menuturkan kebijakan tersebut merupakan upaya Gubernur Sumsel untuk memberikan keringanan bagi masyarakat di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Kami imbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini. Kedepannya, kami berharap masyarakat bisa taat membayar pajak tepat pada waktunya," ungkapnya.

Dijelaskan Neng, kebijakan pemutihan pajak cukup mendongkrak penerimaan daerah dari sektor PKB. Ia menuturkan hingga 29 September 2020, realisasi PKB sudah mencapai Rp760.355.047.546 atau sebesar 76,04 persen dari target yang ditetapkan tahun ini. "Sementara selama bulan September ini, angkanya mencapai Rp102.897.947.675. Lebih tinggi dari perolehan September tahun lalu yang mencapai Rp86.182.418.300," pungkasnya. (OL-12)

BERITA TERKAIT