30 September 2020, 17:52 WIB

Mendagri: Kerumunan saat Pendaftaran Kepala Daerah tidak Terulang


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

DITEKANKAN kerumunan saat pendaftaran bakal calon kepala daerah  pada 4-6 September tidak terjadi lagi selama masa kampanye.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, terjadinya kerumunan massa dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan tersebut,  disebabkan koordinasi dan sosialisasi aturan kurang maksimal.

"Karena sempitnya waktu sejak diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pada 1 September mengenai tahapan kampanye. Sedangkan 4 September. Padahlal PKPU ini perlu dilakukan sosialisasi dan juga koordinasi penegakan hukum," ujar Tito saat rapat pengamanan pilkada dan analisis realisasi anggaran 2020 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (30/9).

Ia menilai sosialisasi dan koordinasi yang kurang maksimal, membuat tidak semua peserta pilkada paham aturan tersebut. Ia pun mengapresiasi tahapan penetapan calon kepala daerah dan pengambilan nomor urut pada 23-24 September 2020 relatif lancar tanpa adanya pelanggaran protokol kesehatan yang berarti. Pada masa kampanye yang ia nilai krusial, Kemendagri antaranya mendorong pada pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada untuk melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi PKPU No.10/2020 tentang Protokol Covid-19.

"Kita masuk tanapan penting 26 September, sampao hari ini, kita tidak melihat ada peristiwa kerumunan seperti  pada 4-6 September," ucapnya.

Baca juga : Ketua DPR: Jangan Ada Pihak Dirugikan Akibat RUU Ciptaker

Ia pun mengingatkan perihal anggaran pengamanan pilkada yang belum dicairkan 100% sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Dari catatan Kemendagri, ujar Tito, realisasi anggaran pengamanan untuk Polri dan TNI di 9 provinsi yang menggelar pilkada baru 75,47%. Sementara untuk kabupaten/kota baru 73,11%.

"Hanya 5 provinsi yang 100% yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah," ujarnya. Sementara empat daerah lain yang belum mencairkan 100% yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau.

"Saya minta betul untuk segera dituntaskan karena ini sudah masuk tahapan inti. Jangan lupa bahwa pengamanan itu bukan pada saat pengamnan kampanye dan pengamanan pada saat penghitungan maupun pemungutan suara, pengamanan sudah dimulai sejak awal tahapan," ucap Tito. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT