30 September 2020, 16:20 WIB

KPK Sebut Masih Ada 38 Koruptor Ajukan PK


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyoroti tren pengurangan hukuman koruptor di tingkat Peninjauan Kembali (PK). KPK mencatat saat ini sedikitnya masih ada 38 koruptor yang mengajukan upaya hukum luar biasa tersebut di Mahkamah Agung (MA).

"Saat ini setidaknya masih ada sekitar 38 perkara yang ditangani KPK sedang diajukan PK oleh para narapidana korupsi," lata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (30/9).

KPK menyoroti maraknya tren pengajuan PK oleh koruptor yang terjadi agar jangan sampai dijadikan modus baru para terpidana untuk mengupayakan pengurangan hukuman. Meski tetap menghargai upaya PK sebagai hak terpidana, KPK khawatir banyaknya pengajuan PK menjadi pintu bagi koruptor untuk berusaha mendapat keringanan.

"Fenomena ini (pengurangan hukuman) seharusnya dibaca sekalipun PK adalah hak terpidana, dengan banyaknya permohonan PK perkara yang misalnya baru saja selesai eksekusi pada putusan tingkat pertama jangan sampai dijadikan modus baru para napi koruptor dalam upaya mengurangi hukumannya," jelas Ali Fikri.

KPK menegaskan korupsi merupakan kejahatan yang berdampak besar. KPK berharap semua penegak hukum bisa satu semangat untuk memberikan hukuman yang berat sehingga bisa memberikan efek jera.

"Salah satu upaya pemberantasannya adalah dengan adanya efek jera terhadap hukuman para koruptor, sehingga calon pelaku lain tidak akan melakukan hal yang sama," katanya.

Baca juga : KPK Khawatir PK jadi Jurus Baru Koruptor Lepas dari Jerat Hukum

KPK sebelumnya mencatat sejumlah perkara korupsi yang ditangani komisi antirasuah mendapatkan pengurangan hukuman pada tingkat PK di MA. Baru-baru ini, misalnya, MA mengurangi hukuman dua mantan pejabat Kemendagri terpidana kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) yakni Irman dan Sugiharto.

Ali Fikri mengungkap sedikitnya ada 22 perkara PK yang mendapat keringanan hukuman. Namun, hingga kini KPK belum menerima salinan putusan untuk mempelajarinya.

"Hingga saat ini KPK belum menerima salinan putusan lengkap secara resmi dari MA terkait putusan majelis PK atas sekitar 22 perkara yang mendapatkan pengurangan hukuman. Kami berharap MA dapat segera mengirimkan salinan putusan lengkap tersebut agar kami dapat pelajari lebih lanjut apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim," ucap Ali.

Di sisi lain, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah mengatakan vonis yang dijatuhkan hakim agung dalam memutus PK yang diajukan terpidana korupsi sepenuhnya menjadi independensi hakim dengan segala pertimbangannya. Masyarakat diminta menghormati putusan pengadilan.

"Siapapun tetap harus menghormati putusan apa adanya. Jika memberikan komentar lebih bijak membaca putusan lebih dahulu. Setelah mengetahui legal reasoningnya baru memberikan komentar, kritik maupun saran saran. Putusan tidak bisa dipahami hanya dengan membaca amarnya saja," ucap Abdullah. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT