30 September 2020, 10:36 WIB

Penyederhanaan Cukai Rokok Dapat Ciptakan Monopoli


mediaindonesia.com | Ekonomi

RENCANA Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disahkan pemerintah pada awal tahun masih menjadi diskusi dan kajian berbagai pihak hingga sekarang. Dalam rencana tersebut, salah satu visi pemerintah pusat yaitu mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

Visi tersebut kemudian diturunkan oleh para instansi sektoral, antara lain tertuang dalam rencana strategis Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 77 Tahun 2020. Sejak rencana strategis skala nasional ini diumumkan, mayoritas pelaku industri hasil tembakau (IHT) menyuarakan sikap keberatan. Pasalnya, upaya peningkatan pendapatan negara dan menekan angka konsumsi rokok dicanangkan melalui reformasi fiskal yang meningkatkan tarif cukai rokok serta menghidupkan kembali aturan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang sebelumnya dibatalkan.

Para pelaku industri meyakini bahwa penyederhanaan struktur cukai tidak akan menjadi jawaban yang tepat untuk visi RPJMN. Penelitian yang dilakukan mengungkap bahwa penyederhanaan struktur tarif cukai hanya akan mencederai struktur cukai yang saat ini telah menaungi secara adil seluruh pelaku IHT dan mata rantai di dalamnya. Hal ini akan berdampak luas pada kelangsungan industri maupun penghidupan seluruh pihak terkait dengan industri ini.

Dalam webinar bertajuk Ancaman terhadap Eksistensi Bisnis Industri Hasil Tembakau (IHT) di Tengah Rencana Pembangunan Nasional, Selasa (29/9), Bupati Temanggung Al Khadziq menyatakan, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat menguatkan komitmen untuk membantu kelangsungan hidup para petani tembakau. "Di Temanggung, saat ini harga jual semakin anjlok. Selain dari cuaca yang kurang mendukung, kami melihat pabrikan enggan menyerap," ujarnya.

Ketika Al Khadziq dalami lebih jauh, ternyata karena cukai naik, penjualan mereka lantas turun. Kuota pembelian pabrikan anjlok sampai 15%-20%. Dampaknya, hasil panen menumpuk di rumah petani, tidak terbeli. Karenanya, pihaknya sangat berharap pemerintah bisa melindungi daerah-daerah, seperti Temanggung, yang setengah penduduknya bergantung pada tembakau. Harapan lain yaitu kenaikan cukai tidak tinggi karena sudah terbukti menurunkan kesejahteraan petani.

Agus Parmuji dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengungkapkan kondisi terkini serapan tembakau dari pabrik rokok sejak pandemi. “Mewakili para petani sebagai rakyat kecil, kami meminta agar kenaikan cukai ditunda dengan mempertimbangkan dampaknya kepada petani tembakau. Kami juga meminta kebijaksanaan pemerintah dalam menyusun regulasi terkait IHT termasuk RPJMN 2020-2024," ungkapnya. Terlebih lagi, masa pandemi membuat serapan komoditas oleh pabrikan menjadi lambat dan harga anjlok.

Disinggung soal penyederhanaan tarif cukai, Agus menegaskan pihaknya sudah sejak awal menentang agenda ini. “Kami protes sejak tahun lalu agar jangan dilaksanakan karena IHT itu terbagi besar, menengah, dan kecil. Keberadaan pabrikan yang beragam akan menciptakan kompetisi penyerapan tembakau lokal, khususnya yang berkualitas sedang. Pasalnya, tembakau kualitas sedang paling banyak diserap industri menengah ke bawah. Makin besar kompetisi, kami (hasil tani) makin banyak dicari,” tuturnya.

Forum for Socio-Economic Studies (Foses) dalam penelitian yang dilakukannya turut mendukung sikap keberatan yang ditunjukkan oleh kepala daerah maupun asosiasi petani. Foses meninjau aspek ekonomi dan hukum atas dampak kebijakan penyederhanaan tarif cukai terhadap struktur pasar industri tembakau serta mengukur dampak kebijakan cukai terhadap heterogenitas pasar.

Ketua tim riset Foses, Putra Perdana, menyampaikan sejumlah temuannya pokoknya. Struktur pasar IHT bersifat oligopoli ketat. Saat ini terdapat empat pemain besar yang menguasai pasar rokok di Indonesia hanya menyisakan 17,2% pangsa pasar untuk pemain di tingkat kecil-menengah.

Temuan lain, kenaikan cukai memengaruhi harga dan hilangnya varian merek rokok. Kenaikan cukai rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) dapat menghilangkan sekitar enam varian mereka di pasar. Sedangkan untuk rokok jenis sigaret putih mesin (SPM), kenaikan cukai sebesar 8,3 kali lipat akan menghilangkan satu merek. Pada jenis rokok sigaret putih tangan (SPT), kenaikan harga transaksi pasar karena kenaikan CHT dan HJE sebesar 1,56 kali lipat, membuat hilangnya satu merek pada golongan 2 dan 3.

Adanya penyamaan tarif cukai SKM ke golongan SPM menyebabkan tekanan, terutama setelah penyetaraan cukai pada masing-masing golongan. Cukai pada SKM golongan 1 menekan volume rokok sebesar 1,29%, setelah penyetaraan berubah menjadi 5,44%. Pada SKM golongan 2 cukai menyebabkan penurunan volume rokok sebesar 3,27% yang sebelumnya hanya menekan volume sebesar 2,75%.

Terakhir, penggabungan SPM dan SKM menyebabkan tekanan terhadap volume rokok. Penggabungan SKM dan SPM ke SM pada golongan 1 dengan batas produksi 3 miliar menyebabkan perusahaan langsung berkompetisi dengan perusahaan yang sudah mapan pada golongan tersebut. Simulasi pada satu perusahaan yang beraktivitas pada golongan 2 SKM dan SPM menunjukkan ada potensi penurunan volume hingga 45,66% dari volume rokoknya.

Putra menilai bila aturan penyederhanaan tarif cukai diterapkan, dapat menghasilkan dampak kontra produktif bagi industri seperti simulasi di atas. Ketidakmampuan para pelaku industri untuk bersaing dapat mengarahkan industri hasil tembakau ke struktur pasar oligopolistik, bahkan dalam level yang lebih ekstrem bergeser ke monopoli. Dikhawatirkan, nanti hanya ada segelintir pelaku industri yang mendominasi pasar, yaitu pelaku industri dari golongan atas yang telah memiliki pangsa pasar besar pula.

“Jika kondisi tersebut terjadi, tentu hal ini berlawanan dengan visi demokrasi ekonomi dari Nawa Cita butir 6 dan butir 7 terkait peningkatan kualitas hidup serta kemandirian ekonomi melalui sektor strategis domestik. Pengetatan regulasi cukai dan penerapan penyederhanaan struktur tarif cukai akan meruntuhkan struktur IHT sebagai sektor domestik strategis karena kontributor tertinggi dalam penerimaan cukai negara,” tegasnya. Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan, ia menyarankan pemerintah mulai menetapkan peta jalan yang mampu mengakomodasi seluruh rantai IHT dengan adil.

Perwakilan konsumen dari Komunitas Kretek, Aditia Purnomo, juga menampik cukai sebagai instrumen dalam menekan angka konsumsi rokok. Kekhawatiran akan meningkatnya jumlah perokok  di bawah umur, semestinya dibarengi dengan adanya fungsi pengendalian yang dijalankan secara aktif oleh pemerintah, dan bukan melalui cukai.

“Komunitas kretek tidak melihat urgensi dalam kenaikan tarif dan penyederhanaan cukai rokok. Terlebih di masa pandemi yang berkepanjangan, fokus pemerintah semestinya bisa diarahkan pada perbaikan ekonomi terlebih dahulu. Beberapa catatan dari Komunitas Kretek sendiri bukan berarti tanpa dasar, jika RPJMN 2020-2024 bertujuan mengurangi prevalensi perokok anak, yang perlu ditingkatkan ialah kegiatan edukasi dan kontrol dengan memperketat mekanisme pembelian rokok sehingga tidak diakses oleh anak di bawah umur,” tuturnya.

Aditia menambahkan, bagi konsumen rokok seperti dirinya, peningkatan cukai yang pasti akan disusul dengan meningkatnya harga produk yang membuat konsumen beralih pilihan membeli sesuai kemampuan. Hal ini patut menjadi bahan pertimbangan pemerintah, karena ini dapat menyebabkan maraknya kembali perdagangan rokok ilegal yang juga tidak didukung komunitas tersebut. Kenaikan tarif cukai dan simplifikasi akan memberikan dampak ke seluruh elemen IHT yang ujungnya merugikan petani cengkih, petani tembakau, pekerja di pabrik rokok, dan pedagang asongan. (RO/OL-14)

BERITA TERKAIT