30 September 2020, 07:31 WIB

Pemerintah Dituntut Lindungi Hak Konstitusional Kaum Minoritas


Theofilus Ifan Sucipto | Humaniora

PEMERINTAH diminta menjamin hak konstitusional seluruh warga negara termasuk kaum minoritas. Desakan itu merespons empat kasus intoleransi selama September 2020.

"Pemerintah harus hadir menjamin dan melindungi hak konstitusional minoritas," kata Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9).

Halili memerinci empat kasus intoleransi yang luput dari perhatian publik.

Baca juga: Wamenag Bantah Pemerintah Represif pada Kaum Islamis

Pertama, pelarangan pembangunan fasilitas rumah dinas pendeta di Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD), Kabupaten Aceh Singkil pada 1 September 2020.

Kemudian pada 13 September 2020, jemaat gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Kabupaten Bekasi diganggu kelompok intoleran.

Lantas, pada 20 September 2020, terjadi penolakan ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) oleh sekelompok warga Graha Prima, Kabupaten Bogor.

Berikutnya, pada 21 September 2020, umat Kristen di Kabupaten Mojokerto juga dilarang beribadah.

"Tindakan demikian tidak dapat dibenarkan dan nyata-nyata melanggar hak konstitusional atas kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB)," tegas Halili.

Halili mengatakan kasus intoleransi belum berakhir di Indonesia. Bahkan, berdasarkan data Setara Institute, ada 200 pelanggaran KBB selama 2019.

"Pemerintah, selama ini, lebih sering absen ketika kelompok minoritas diintimidasi bahkan dipersekusi," ujar dia.

Halili mendorong pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, untuk sigap melawan intoleransi. Pemerintah harus membuat kebijakan progresif untuk menjamin keberagaman dan toleransi.

"Pemerintah pusat tidak boleh diam dan harus hadir menangani penjalaran intoleransi yang terus-menerus terjadi," pungkas Halili. (OL-1)

BERITA TERKAIT