30 September 2020, 06:37 WIB

Semua Keputusan Pasti Ada Risikonya


Fer/X-4 | Politik dan Hukum

SETELAH enam bulan perkembangan wabah pandemi virus corona desease (covid-19) di Tanah Air terus mengalami lonjakan.

Melihat tren kenaikan tersebut, Presiden Joko Widodo Senin (14/9) memerintahkan secara khusus kepada Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Satuan Tugas Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengatasi Covid-19 di 8 provinsi selama 2 (dua) pekan. Belakangan ditambah 2 (dua) provinsi lagi (Bali dan Aceh). Data per Senin (28/9) menunjukkan jumlah penderita covid-19 sudah mencapai 278.722 orang.

Untuk mengetahui apa yang telah dilakukan, berikut petikan wawancara khusus Tim Media Group News dengan Jenderal Kopassus itu di Graha Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB), Senin (28/9) malam.

Apa yang telah Anda dan Pak Luhut lakukan selama dua minggu?

Betul sejak 13 September lalu, Bapak Presiden menugaskan Bapak Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional juga sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marvest) Bapak Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin penanganan terhadap 8 provinsi prioritas bersama saya dan dibantu oleh Menteri Kesehatan.

Pak Luhut ditugasi Presiden hampir setiap hari. Pak Luhut pemimpin rapat koordinasi untuk memastikan kekhawatiran tersedianya fasilitas kesehatan itu dapat terlayani dengan baik. Hari ini (Senin, 28/9) sebagai gambaran, saya sampaikan bahwa untuk rumah sakit darurat Wisma Atlet, ada 3 tower yang disiapkan untuk isolasi mandiri, yaitu jumlahnya mencapai 4.664 bed, yang sudah terisi 2.158 dan kapasitas yang tersedia (kosong) 2.506 tempat tidur.

Kemudian untuk rumah sakit rujukan DKI tersedia 4.824 tempat tidur, terisi 3.784 dan yang kosong 1.040 bed. Artinya, total tersedia sekitar 9.488 dan untuk yang terisi 5.942 sehingga jumlah bed yang tersedia di atas 3.500.

Jadi, kita lihat bahwa intervensi yang telah dilakukan terhadap 8 provinsi dan ditambah dua provinsi, yaitu Bali dan Aceh ada peningkatan angka ke sembuhan, itu sekarang mencapai 74,2% sedangkan rata-rata global itu 73,85%. Sudah di atas ya, kemarin itu kalau enggak salah kita masih sedikit di bawah global.

Penambahan kasus covid-19 muncul ketika era new normal diberlakukan. Kemudian pemulihan ekonomi nasional juga digeber. Pemerintah utamakan yang mana sebenarnya, ekonomi atau kesehatan?

Masyarakat harus mendapatkan pelayanan terbaik untuk perawatan kesehatan, tetapi masyarakat juga harus mendapatkan kepastian untuk lapangan kerja. Kalau masyarakat terlalu banyak yang di-PHK kekuatan pemerintah juga terbatas.

Bisa dibayangkan masyarakat tidak punya penghasilan cukup kemudian tidak punya daya beli sehingga tidak bisa mendapatkan asupan makanan bergizi padahal dalam menghadapi covid-19 ini obatnya belum ada. Kita tidak boleh panik, kita diminta istirahat cukup dan juga harus memakan makan bergizi.

Perlindungan pemerintah tidak cukup hanya dari aspek Kesehatan, tetapi pemerintah menjamin lapangan kerja bagi masyarakat, karena lapangan kerja adalah konstitusi, masyarakat harus sejahtera. Ini harus kita buat seimbang, kalau semuanya patuh kepada protokol kesehatan, aktivitas bisa jalan terus, kita tidak terpapar, tetapi juga tidak terkapar karena PHK.

Pilkada 2020 yang sekarang berjalan tahapannya dicemaskan sebagian kalangan termasuk NU dan Muhammadiyah. Bagaimana Anda melhatnya?

Semua keputusan yang diambil pasti ada risiko. Katakan pemerintah menunda pilkada. Lantas pertanyaan sampai kapan? Berapa lama? Apakah setelah itu bisa segera dilakukan pilkada setelah tertunda dan ini yang tertunda kedua kali ya. Semula dijadwalkan September menjadi 9 Desember. Kalau misalnya tidak dilanjutkan pilkada padahal masa tugas para pejabatnya, gubernur, bupati, wali kota itu pasti berakhir ketika masa tugasnya berakhir otomatis ditugaskan Plt.

Plt itu punya keterbatasan dan tidak bisa mengambil keputusan strategis kemudian jumlahnya sangat banyak, ada 9 gubernur ada 261 bupati dan wali kota. Artinya, lebih dari 50% kepemimpinan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia mengalami kekosongan, bisa dibayangkan dalam kondisi covid-19 yang dibutuhkan adalah kesatuan komando. Figur yang bisa menggerakkan semuanya. (Fer/X-4)

BERITA TERKAIT