29 September 2020, 23:10 WIB

Lima Ribu Orang Terjaring Razia Masker di Cimahi


Depi Gunawan | Nusantara

Petugas bakal bertindak lebih tegas kepada pelanggar protokol kesehatan di Kota Cimahi. Meski sudah sering digelar sosialisasi, namun nyatanya masih banyak masyarakat yang tidak patuh mengenakan masker.

Seperti saat operasi gabungan dari Satpol PP, kepolisian dan TNI yang digelar di sejumlah titik. Terlihat, masih banyak pengendara sepeda motor yang dihentikan petugas lantaran tidak menggunakan masker, mereka lalu digiring petugas untuk diberikan sanksi.

"Hari ini terjaring sekitar 100 orang yang tidak mengenakan masker. Kita berikan sanksi sosial dan didata," kata Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat pada Satpol PP Kota Cimahi, Deden Herdiana, Selasa (29/9).

Para pelanggar hanya diberikan sanksi ringan seperti push up atau disuruh membacakan teks Pancasila. Mereka beralasan tidak memakai masker karena lupa atau ketinggalan di rumah.

Deden menerangkan, hingga saat jumlah akumulasi pelanggar yang tidak memakai masker di Cimahi mencapai lebih dari 5 ribu orang. Angka ini membuktikan bahwa masih banyak masyarakat belum sadar akan pentingnya protokol kesehatan. "Masih banyak yang belum memakai masker saat beraktivitas di rumah. Padahal ini penting agar tidak mudah terserang virus," ujarnya.

Sanksi tanpa masker sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggar Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penangguulangan Covid-19.

Selain itu, Peraturan Wali (Perwal) Kota Cimahi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam aturan disebutkan para pelanggar bakal diganjar sanksi sosial hingga denda. Namun khusus di Cimahi, lanjut Dadan, bagi pelanggar yang baru pertama kali terjaring operasi hanya akan diberikan sanksi sosial dan pendataan. "Jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran lebih dari dua kali, sanksi lebih tegas akan diberikan denda Rp100 ribu sesuai yang tertera dalam Perwal. Sekarang kita masih toleransi dengan hanya memberikan sanksi sosial," jelasnya. (OL-12)

 

BERITA TERKAIT