29 September 2020, 20:30 WIB

Isu Komunis Sengaja Digulirkan


Sri Utami | Politik dan Hukum

POLEMIK tentang komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menguat setiap tahun jelang 30 September hanya menguras serta mengorbankan tenaga dan pikiran generasi muda bangsa. Seharusnya, generasi muda bisa memberikan tenaganya untuk pembangunan nasional.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (purn) Agus Widjojo mengemukakan itu sebagai pembicara kunci diskusi daring bertajuk Penggalian Fosil Komunisme untuk Kepentingan Politik yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S), Selasa (29/9).

Hadir pula sebagai pembicara, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, Direktur Eksekutif P3S Political and Public Policy Studies Jerry Massie, Direktur Eksekutif LKIP Eduard Lemanto, dan Peneliti Senior CSIS J Kristiadi.

Menurut Agus, narasi kebangkitan paham komunisme dengan cepat tersebar melalui media sosial yang dapat diakses oleh siapa saja. Ia menduga narasi itu disengaja diembus-embuskan.

"Bahwa wabah kebangkitan komunisme sulit tidak diakui untuk hadir setiap tahun menjelang tanggal 30 September atau 1 Oktober. Karena kemunculan berulang pada saat yang tetap itu, sulit dipungkiri bahwa isu tersebut sengaja dimunculkan untuk kepentingan politik," terangnya.

Agus menyadari sejarah tentang PKI atau komunisme tidak bisa dihilangkan karena berhubungan dengan ideologi dan pemikiran individu yang sulit ditebak. Pengalaman dan pendapat terkait PKI di tengah masyarakat, termasuk korban dari peristiwa 1965 tersebut, kemudian diabadikan dalam tulisan memoar buku. Bahkan ada beberapa pertemuan korban dan keluarga korban pada masa tersebut.

Di sisi lain, terdapat pendapat yang menilai ada potensi kebangkitan PKI. Kondisi ini sudah saatnya disudahi dengan peraturan yang tegas sebagai acuan tentang narasi yang bisa ditelorir atau sebaliknya.

“Artinya dari bentuk formal dan perilaku perseorangan masih melekat misalnya menulis buku (pendapat tentang komunis) ini menjadi gejala atau indikator dari komunisme yang dilihat dari orang yang anti. Masalahnya sekarang dalam bentuk apa yang masih bisa kita tolerir dan mana yang tidak. Itu harus diatur dengan konret dan bisa diukur tidak bisa hanya secara umum dengan ketentuan karet. Memori ini bisa memunculkan sikap antikomunisme,” tegasnya.

Konstitusi, lanjut Agus, sudah sangat tegas dan jelas mengatur tentang PKI sebagai organisasi terlarang. Ketentuan tersebut telah dituangkan dalam MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Oleh karena itu memperdebatkan tentang PKI merupakan hal yang sia-sia dan hanya membawa bangsa ini jalan di tempat.

"Terasa sekali apabila sebuah posting-an di sebuah media sosial ada provokatif direspons secara defensif oleh pihak yang berlawanan, maka proses balas membalas ini tidak ada habisnya. Dan terkadang juga argumentasi dari proses balas membalas postingan itu sangat tidak logis dan hanya bersifat terkadang juga sindiran kepada pengirimnya dan keluar dari substansi," tutur Agus.

Paham komunis merupakan antitesis dari kapitalisme. Komunisme bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan pengungsian, sebagai sistem dari hasil masa lalu. Agus menyarankan untuk menghadapi kebangkitan komunisme lebih baik menghilangkan segala isu yang berkaitan tentang kemiskinan dan pengangguran.

"Jadi bisa dikatakan di samping kita kewaspadaan yang langsung kita tujukan kepada ideologi komunisme, yang paling penting dan lebih penting adalah bagaimana pembangunan kita itu bisa memberikan untuk mengatasi kemiskinan pengangguran pengungsian, dan lebih penting lagi adalah di antara rakyat," jelas Agus.

Agus menganggap sejarah bangsa tentang PKI tidak bisa disimpulkan sebagai bagian untuk memposisikan mana pihak yang salah dan mana yang benar. Agus juga mengingatkan jawaban tersebut juga tidak perlu proses akademik.

“Arah baru yang konstruktif yang diperlukan dengan meninggalkan trauma masa lalu bangsa. Polemik semacam ini yang tidak mengandung pengertian akademik intelektual, tetapi lebih bersifat politis untuk menghancurkan lawan. Kita harus cari jalan keluar dari kondisi ini untuk kegiatan yang lebih kontruktif. Permasalahan ini tidak bisa didekati secara hitam putih,” tandas Agus. (P-2)

BERITA TERKAIT