29 September 2020, 17:25 WIB

DPD Pacu Realisasi Tugas Perjuangkan Daerah


Sri Utami | Politik dan Hukum

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) memiliki peran dan tugas besar dalam merekatkan persatuan serta memastikan terjaminnya otonomi daerah untuk kepentingan daerah. Dengan kewenangan yang ada, DPD masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang menuntut perannya lebih terlihat dalam memajukan daerah. 

Demikian dikemukakan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam pidato jelang Hari Ulang Tahun ke-16 DPD. Ia mengingatkan DPD lahir dari proses reformasi yang kemudian memiliki kewajiban memperjuangkan suara dan kepentingan daerah.

“DDP hadir bukan saja untuk kepentingan daerah tapi merekatkan persatuan. DPD juga melakukan perbaikan internal untuk memaksimalkan peran perwakilan daerah yang ada di pusat,” jelasnya.

Dalam pidato, Selasa (29/9), La Nyalla memaparkan DPD melakukan perbaikan internal seperti amanat Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPD diberi fungsi melakukan pemantauan dan evaluasi atas peraturan daerah, mulai dari saat perencanaan. 

Fungsi tersebut untuk memastikan keselarasan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan tidak ada peraturan daerah yang dibatalkan karena tidak sejalan dengan peraturan yang ada di atasnya. Dengan penugasan baru itu, DPD sudah membentuk kelengkapan badan urusan legislasi daerah.

Alat kelengkapan DPD tersebut memiliki tugas dan kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

“Mengenai kewenangan baru jadi tantangan tersendiri yang harus dapat dijawab oleh DPD sebagai mitra daerah. Kami menegaskan kewenangan ini bukan untuk meloloskan Perda suatu daerah tapi bersifat konsultasi dan memberikan masukan kepada daerah. Selain itu DPD menjadi mediator pemerintah pusat dan daerah agar komunikasi harmoni yang baik,” paparnya La Nyalla.

DPD telah menghasilkan 749 keputusan yang terdiri dari 104 usul inisiatif RUU. Selain itu, dihasilkan 265 pandangan dan pendapat DPR RI atas rencana undang-undang tertentu yang berasal dari pemerintah dan DPR. 

La Nyalla menyebut DPD juga mengajukan 23 rencana undang-undang serta 241 hasil pembahasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu terkait anggaran termasuk 86 pertimbangan dan 16 usulan proleknas dan 18 usulan DPD.

“Masih ada pekerjaan rumah lainnya yakni dengan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB),” imbuh La Nyalla.

Pemerintah sejak 1999-2014 meloloskan 223 DOB terdiri dari 8 provinsi, 181 kabupten dan 34 kota. Dalam evaluasi DPD, daerah pemekaran tersebut masih bergantung pada APBN. 

Untuk itu DPD mendorong terbitnya peraturan pemerintah tentang tata cara pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah. Di samping itu,  La Nyalla menyebut perlu penggabungan peraturan pemerintah tentang desain besar daerah sebagai kebijakan nasional peta jalan penataan otonomi daerah di Indonesia sampai 2025. 

Aturan tersebut, lanjut La Nyalla, diharapkan akan memberikan rambu penilaian usulan pemekaran daerah yang pada dasarnya harus melalui kajian dari berbagai aspek kepentingan nasional, daerah dan kepentingan sosial ekonomi.

“DPD mendorong peraturan pemerintah itu karena hingga saat ini belum ada peraturan yang diterbitkan terkait UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Padahal harusnya dua tahun setelah UU itu ada,” cetusnya.

La Nyalla memaparkan sejak 2014 pemerintah akhirnya melakukan moratorium pemekaran daerah. Hal tersebut disebabkan pendapatan asli daerah lebih kecil dari dana transfer pemerintah pusat.

“Ini jadi tantangan untuk daerah berbenah diri dalam meningkakan pendapatan daerah melalui inovasi dan kebijakan daerah. Kami mendrong pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dalam pendapatan ini sehingga pendapatan daerah tidak selalu bergantung pada pusat,” tuturnya. (P-2)

BERITA TERKAIT