29 September 2020, 12:17 WIB

Masyarakat Sambut Baik Rencana Pengendalian Harga Swab Test


Nur Azizah | Humaniora

SEJUMLAH warga menyambut baik rencana pengendalian harga swab test oleh pemerintah. Terlebih pada masyarakat yang diwajibkan melakukan swab test secara berkala.

Rena Puspita Sari, salah satunya. Perempuan yang tengah hamil delapan bulan itu berharap harga swab test bisa turun.

Rena mengaku dirinya harus melakukan swab test saat memasuki kehamilan bulan kesembilan. Ini menjadi prasyarat tambahan untuk melahirkan di masa pandemi.

Baca juga: 48 Orang yang Kontak dengan Menag Dinyatakan Negatif Covid-19

"Masuk bulan ke sembilan harus swab. Tapi kalau sudah H+14 belum lahiran juga, harus swab ulang. Kebayangkan berapa harganya kalau harga tes enggak diturunkan," kata Rena, Selasa (29/9).

Rena mengatakan sekali swab test biayanya sekitar Rp1,5 juta. Ia juga harus merogoh kocek untuk tes cepat atau rapid tes untuk sang suami.

"Kalau suami yang menemani lahiran itu wajib rapid. Sekali rapid Rp500 ribu," ujar dia.

Rena berharap pemerintah segera mengendalikan harga swab test.

Senada dengan Rena, Syiffa Fauziah juga menginginkan harga swab test lebih murah. Ini untuk meringankan biaya persalinannya. Apalagi, dia juga harus membayar swab test untuk suaminya.

"Tiap rumah sakit kebijakannya beda-beda. Kalau di aku, suami juga wajib swab. Sudah Biaya lahiran mahal, ditambah swab. Uang habis buat swab doang," kata Syiffa.

Perempuan berusia 31 tahun ini berharap pemerintah mengambil keputusan dengan cepat. Ini penting agar masyarakat bisa swab test secara mandiri.

Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memberikan estimasi harga tes usap atau swab sekitar Rp439 ribu. Harga itu khusus untuk pasien yang bersifat kontraktual.

Sedangkan untuk pasien mandiri harga per sekali tes sekitar Rp797 ribu.

Namun, harga ini masih bisa berubah sesuai hasil evaluasi.

"Angka ini masih bisa dilakukan evaluasi lagi oleh tim Kementerian Kesehatan sehingga angka itu nanti tidak memberatkan akan tetapi juga tidak merugikan para pengusaha yang bergerak di bidang jasa pemeriksaan laboratorium," ujar Kepala Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Senin (28/9). (OL-1)

BERITA TERKAIT