29 September 2020, 05:25 WIB

RUU Ciptaker Capai Progres Signifikan


Despian Nurhidayat | Politik dan Hukum

BADAN Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah telah menyepakati sejumlah poin dalam klaster ketenagakerjaan pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). “Soal pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan, semuanya sudah diketuk palu dan tuntas dibahas,” ungkap anggota Baleg Firman Soebagyo, dalam pernyataan di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan seluruh fraksi di Baleg sudah menyetujui poin-poin tersebut setelah mendapat masukan dari elemen terkait, termasuk serikat pekerja dan pengusaha.

Salah satu poin yang disepakati ialah pesangon yang akhirnya disetujui tetap ada dengan jumlah 32 kali gaji. Perinciannya sebanyak 23 kali ditanggung pemberi kerja atau pengusaha dan sisanya ditanggung pemerintah. “Ini seperti undang-undang existing atau yang berlaku sekarang. Pesangon tetap 32 kali gaji,” kata Firman.

Ia juga mengapresiasi pembahasan klaster ketenagakerjaan yang telah mendapatkan masukan cukup positif sehingga dapat segera disetujui dalam Rapat Paripurna DPR. “Ini semua hasil kerja sama antara DPR, pemerintah, dan stakeholder termasuk serikat pekerja. Pada akhirnya semua fraksi dan elemen mendukung klaster ketenagakerjaan di RUU Ciptaker ini.”

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan poin lainnya yang juga disetujui ialah penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang dijalankan dengan kriteria tertentu.

Supratman memastikan pemberian UMK akan ditetapkan dengan menyesuaikan tingkat inflasi dan tidak dikelompokkan secara sektoral. “RUU ini dirancang untuk menjamin upah yang paling tinggi agar tidak turun. UMK tetap ada dengan dasar perhitungan pertumbuhan dan infl asi daerah.”

Poin-poin lain yang juga disetujui di klaster ketenagakerjaan ialah jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja.

Semua jaminan kehilangan pekerjaan itu telah disetujui untuk tetap disubsidi melalui upah dengan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan. Supratman memastikan iuran peserta tetap disubsidi dan ditanggung pemerintah dengan realisasi yang bisa diatur sebagai bagian dari iuran BPJS Ketenagakerjaan.

“Status pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT) akan diberi jaminan kepastian dan perlindungan untuk para pekerjanya. Ini akan berlaku juga untuk pekerja outsourcing,” kata Supratman.

Skema dan besaran jaminan kehilangan pekerjaan itu akan diatur pemerintah. Pada dasarnya, menurut Supratman, skema tersebut tidak akan banyak berubah dari ketentuan yang berlaku saat ini.

Mogok nasional

Kesepakatan yang dicapai di Baleg ternyata belum memuaskan kalangan pekerja. Puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja berencana menggelar pemogokan nasional selama tiga hari berturut-turut.

“Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law (RUU Ciptaker) mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang existing,” cetus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Menurut Said, pemogokan sebagai bentuk penolakan RUU Ciptaker akan dimulai pada 6 Oktober dan diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Ciptaker berlangsung pada 8 Oktober. (Ant/Cah/P-2)

BERITA TERKAIT