29 September 2020, 04:13 WIB

Tindak Tegas Pelanggar Kampanye


Putra Ananda | Politik dan Hukum

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 10 kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan covid-19 pada hari kedua pelaksanaan kampanye terbuka. Bentuk pelanggaran tersebut berupa tidak dibatasinya peserta kampanye sehingga memunculkan kerumunan massa yang berpotensi terjadinya penularan covid-19.

“Pelanggaran lain seperti tidak menggunakan masker, mengabaikan jaga jarak, hingga tidak tersedianya fasilitas mencuci tangan,” ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Adapun ke 10 daerah tersebut ialah, Kabupaten Solok Selatan, Pasaman Barat, Mukomuko, Pelalawan, Sungai Penuh, Lamongan, Purbalingga, Bantul, Tojo Una-Una, dan Bungo. Afi f menjelaskan Bawaslu telah memberikan surat rekomendasi kepada KPU di daerah masing-masing untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.

“Sudah kita tindak lanjuti dengan memberikan rekomendasi ke KPUD masing-masing,” tambahnya.

Pelanggaran protokol kesehatan dalam pilkada ini juga mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menegaskan Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan, tidak terkecuali para pasangan calon kepala daerah.

“Catatan Presiden terkait pilkada ialah Kapolri harus bisa secara tegas menjaga protokol kesehatan,” ujar Airlangga seusai mengikuti rapat terbatas, kemarin.

Dengan sikap tegas dari aparat kepolisian, seluruh peserta pilkada maupun para pendukung diharapkan bisa secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tidak ada lagi agenda-agenda kampanye yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menjadi sumber penyebaran covid-19.

“Sehingga tidak terjadi klaster pilkada,” tandasnya.

Prioritas

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan kelangsungan pilkada di tengah pandemi covid-19 bergantung pada ketaatan semua pihak terhadap protokol kesehatan. Maka penegakan sanksi secara tegas terhadap pelanggar harus menjadi prioritas.

“Kami meminta aparat penegak hukum, Bawaslu, serta yang berwenang lain untuk menegakkan hukum dan aturan kampanye. Tidak boleh ada pembiaran, ketika tahapan yang berlangsung 71 hari ini menimbulkan kerumunan tentu membahayakan kesehatan semua pihak,” ungkapnya, kemarin.

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menegaskan terkait dengan pelanggaran di pilkada harus melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Di Gakkumdu kalau ada laporan pelanggaran atau pidana pemilu,” ungkap Argo ketika dihubungi, kemarin.

Argo juga menjelaskan perihal protokol kesehatan dan kerumunan bisa dikoordinasikan dengan koordiator gugus covid-19. Jika ada yang melanggar protokol kesehatan, lanjut Argo, bisa dibubarkan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak boleh ada gelaran kampanye terbuka dalam Pilkada serentak 2020 di wilayahnya. Jika ada pasangan calon yang melanggar, akan diberikan sanksi tegas.

Penegasan itu disampaikan Ganjar seusai rapat dengan jajaran penyelenggara pemilu dan instansi terkait, yakni Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kapolda, Pangdam IV/ Diponegoro dan Kajati Jateng di Gradhika Bhakti Praja, kemarin. (Pra/Cah/Ykb/HT/X-10)

BERITA TERKAIT