29 September 2020, 06:50 WIB

Belanja APBN-APBD Sasar Produk UMKM


Despian Nurhidayat | Ekonomi

GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mendorong belanja APBN dan APBD memprioritaskan produksi dalam negeri yang dihasilkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Strategi itu diharapkan dapat memacu permintaan dalam program pemulihan ekonomi.

“Dengan menciptakan demand, realisasi anggaran bisa ditingkatkan juga,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, kemarin.

Pemerintah telah meng­alokasikan Rp695,2 triliun dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Sebanyak Rp123,46 triliun di antaranya dibelanjakan untuk mendukung UMKM.

BI, lanjut dia, bersama pemerintah akan berbagi beban (burden sharing) dalam mendukung program PEN, yakni dengan mengalokasikan Rp177 triliun untuk nonpublic goods.

Belanja untuk nonpublic goods itu terdiri atas dukungan kepada UMKM sebesar Rp123,46 triliun dan pembiayaan korporasi mencapai Rp53,6 triliun.

“Dari Rp177 triliun yang non-public goods untuk UMKM dan korporasi, yang baru direalisasikan untuk UMKM baru Rp44,3 triliun, padahal kami sudah alokasikan itu Rp177 triliun dan kami siap berbagi beban,” jelasnya.

Komite PC-PEN sebelumnya mengungkapkan hingga 16 September 2020, alokasi program pembiayaan korporasi masih 0%, tapi ditargetkan terealisasi 92% atau sekitar Rp49 triliun hingga akhir tahun ini.

Dalam skema berbagi beban dengan pemerintah itu, lanjut Perry, pemerintah hanya menanggung reverse repo 3 bulan dikurangi 1% atau sekitar 2,7%-2,8%.

Adapun bank sentral, kata Perry, menanggung beban dengan perhitungan yield atau imbal hasil surat berharga negara (SBN) di pasar yang saat ini 6,8% dikurangi 2,7% atau 2,8%.

BI, kata dia, juga ikut mendorong UMKM naik kelas, di antaranya dengan membina UMKM, mempertemukan mereka dengan pelaku bisnis termasuk dengan pedagang daring hingga teknologi keuangan, dan mendorong digitalisasi UMKM sejalan dengan program Bangga Buatan Indonesia.
BI juga mendorong layanan perbankan secara terbuka (open banking) melalui sistem pembayaran berbasis aplikasi barcode atau QRIS.

Andalkan teknologi

Di kesempatan terpisah, survei United Overseas Bank (UOB), Accenture, dan Dun & Bradstreet menunjukkan para pelaku UKM di Indonesia tidak segan berinvestasi dalam teknologi untuk menjalankan usaha mereka, walaupun 91% dari industri UKM tersebut diprediksi akan mengalami penurunan pendapatan pada tahun ini.

Survei terhadap 1.000 UKM di ASEAN itu juga menyebutkan, kendati ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis UKM tersebut, mayoritas responden suvei di Indonesia (57%) menyatakan tetap optimistis perekonomian akan membaik setelah pandemi berakhir.

“Sehingga mereka siap untuk memanfaatkan teknologi dalam mendorong daya saing serta keberlanjutan mereka,” papar Paul Kan, Head of Business Banking, UOB Indonesia, kemarin.

Survei juga menunjukkan investasi dalam teknologi akan dimanfaatkan untuk membangun kemampuan digital dalam hal penjualan dan layanan (85%), pemasaran secara digital dan media sosial (76%), serta pengelolaan jaringan dan teknologi (64%).

Selain berinvestasi dalam teknologi, industri UKM di Indonesia juga tengah mempertimbangkan untuk berinvestasi pada tanah, bangunan, mebel dan peralatan atau perbaikan terkait (49%), serta keahlian pekerja (43%). (Try/Ant/E-2)

BERITA TERKAIT