29 September 2020, 01:18 WIB

Legislator : Trans Papua tak Boleh Mangkrak


Cahya Mulyana | Nusantara

PERHATIAN Presiden Joko Widodo terhadap Bumi Cendrawasih sangat tinggi sejak memimpin pada 2014 seperti lewat pembangunan jalan trans Papua. Guna menyempurnakan cinta pemimpinnya terhadap masyarakat Papua, proyek yang menelan anggaran Rp31 triliun ini harus terus dilanjutkan hingga tuntas.

"Salah satu daerah yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur adalah Provinsi Papua dan Papua Barat. Presiden meyakini program pembangunan infrastruktur, terutama di Papua, akan dapat meningkatkan mobilitas, mengangkat ekonomi lokal, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya," kata Anggota DPR RI, F-PDIP, Dapil Papua Barat Jimmy Demianus Ijie dalam keterangan resmi, Senin (28/9).

Menurut dia, jalan trans Papua, dengan panjang sekitar 4.330 kilometer atau membentang dari kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua merupakan bukti nyata perhatian pemerintah.

"Pembangunan jalan Trans Papua tersebut tentu sangat berarti bagi orang Papua. Mengingat pembangunan infrastruktur seperti jalan adalah salah satu masalah mendesak yang harus dilkerjakan pemerintah, karena masih terjadinya keterisolasian warga di beberapa wilayah Papua, akibat infrastruktur yang terbatas selama ini," paparnya.

Kehadiran jalan Trans Papua secara ekonomi bernilai tinggi, lanjut dia, karena bisa memangkas waktu distribusi barang, sehingga membuat harga bahan pokok lebih terjangkau.

Baca juga : Potensi Perkebunan Kopi di teluk Bintuni Mulai Dilirik

"Selama ini harga barang-barang kebutuhan pokok di Papua relatif lebih mahal karena harus diangkut melalui udara. Dengan adanya jalan Trans Papua, maka otomatis akan menurunkan biaya logistik, sehingga harga-harga barang juga bisa ikut turun," ujarnya.

Mengutamakan pembangunan infrastruktur bagi bumi Papua itu juga mengindikasikan adanya pemahaman Presiden Joko Widodo, bahwa dalam menghadapi persoalan Papua, tidak harus selalu melalui pendekatan keamanan, dengan memobilisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi hanya diperlukan adanya kehadiran negara dalam bentuk konsistensi sikap dan komitmen tinggi untuk membangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara.

"Sehingga menerobos isolasi geografis yang secara multi-efek akan mendorong percepatan tercapainya kesejahteraan rakyat di satu sisi, dan di sisi lain memperkokoh integrasi orang Papua kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," urainya.

Catatannya, proyek ini harus memperhatikan kelestarian lingkungan, menjaga ekonomi lokal, harus terintegrasi dengan pembangunan jalan kampung dan melibatkan warga lokal. Namun proyek yang menelan sekitar Rp31 triliun ini harus tidak boleh berhenti di tengah jalan.

"Warga Papua berharap pembangunan jalan trans Papua bisa terselesaikan dengan tuntas sebelum berakhirnya periode kedua Presiden Joko Widodo. Sehingga mampu meninggalkan kesan baik, membangkitkan kepercayaan orang Papua akan kehadiran negara, sekaligus memperkokoh integrasi orang Papua terhadap NKRI," pungkasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT