28 September 2020, 20:15 WIB

Kemendikbud: Jika Kuota Umum Diperbesar, Operator Nggak Kuat


Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora

BANYAK siswa dan guru meminta pemerintah meningkatkan porsi kuota umum pada subsidi kuota internet yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal ini dikarenakan aplikasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang umumnya digunakan oleh siswa tidak difasilitasi dalam kuota belajar.

Padahal, porsi kuota belajar jauh lebih besar dari kuota umum. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah misalnya, mendapatkan kuota sebesar 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB. Kondisi ini tentu menunjukkan bahwa kuota internet dari pemerintah kurang efektif dan efisien dalam membantu siswa belajar dari rumah.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbud Jumeri mengatakan, kuota umum tidak dapat diperbesar karena kemampuan operator terbatas.

“Jika kuota umum lebih besar, kemampuan operator yang terbatas,” kata Jumeri kepada mediaindonesia, Senin (28/9).

Selain itu, dia menuturkan bahwa Kemendikbud menerima masukan dari berbagai pihak jika ada usulan penambahan aplikasi pembelajaran ke dalam akses kuota belajar.

Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengatakan program subsidi kuota internet Kemendikbud ini berpotensi merugikan keuangan negara mencapai sekitar Rp1,7 triliun. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI, Fahriza Marta Tanjung menjelaskan bahwa kerugian tersebut berasal dari estimasi sisa Kuota Belajar yang tidak terpakai oleh siswa setiap bulan.

“Jika kebutuhan pembelajaran daring tidak tercover, maka bantuan kuota internet berpotensi tersisa dan tidak terpakai. Karena kuota sisa akan hangus bersamaan masa aktif kuota, kami memprediksi ada sekitar 15 dari 30 GB tidak akan terpakai,” kata Fahriza.

Dia menjelaskan, jika 1 GB diestimasikan Rp1.000, maka besaran biaya Kuota Belajar yang tidak terpakai oleh siswa akan mencapai Rp15 ribu. Dari angka tersebut, Fahriza memperkirakan kerugian minimal bisa mencapai Rp399 miliar per bulan dari 26,6 juta penerima. Sedangkan kerugian maksimal diperkirakan bisa mencapai Rp492 miliar per bulan dari 32 juta penerima.

Sehingga, jika ditotal selama empat bulan program tersebut berjalan, potensi kerugian bisa mencapai Rp1,7 triliun dari sisa kuota yang tidak terpakai. (OL-13)

Baca Juga: Pak Menteri, Tolong Jamin Kuota Internet saat Belajar Daring

BERITA TERKAIT