28 September 2020, 19:23 WIB

Keselamatan Masyarakat Adalah Hukum Tertinggi


Heri Susetyo | Nusantara

KEGIATAN Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya  dibubarkan polisi karena dinilai melanggar undang-undang atau Peraturan Pemerintah terkait dengan pandemi covid-19.

Menurut Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, pembubaran itu semata-mata demi keselamatan masyarakat, sebab keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Menurut Truno, setiap kegiatan yang mengumpulkan banyak orang wajib dilakukan adanya asesmen di tengah pandemi covid-19 ini.

Hal itu sudah sudah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2020. Selain itu juga Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2020 dan Peraturan Walikota serta Peraturan Bupati di seluruh Jawa Timur.

"Asesmen di sini adalah untuk menilai layak dan tidaknya penyelenggaraan ini sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, dari mulai kapasitas tempat, jumlah orangnya, melakukan rapid, kemudian kesiapan protokol kesehatan, jadi tidak hanya menggunakan masker," kata Trunoyudo, Senin (29/9).

Truno menambahkan, kegiatan KAMI ini awalnya dilakukan secara berpindah-pindah. Awalnya di Gedung Juang 45 Surabaya, namun banyak mendapat penolakan dari masyarakat. Selanjutnya kegiatan tersebut dipindah di Museum NU Jalan Gayungsari Surabaya, namun juga mendapat penolakan masyarakat. Akhirnya kegiatan tersebut berpindah lagi di Graha Zabal Nur Surabaya, dan kemudian dibubarkan polisi.

Menurut Truno, kegiatan tersebut juga tidak memiliki izin sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017. Dalam peraturan pemerintah tersebut diatur tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan politik. Pada pasal sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut, penyelenggara wajib meminta izin keramaian, namun dalam hal ini ternyata tidak ada pengajuan izin.

"Mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, juga adanya peraturan terkait dengan pandemi covid-19, kedua-duanya kita lakukan penghentian kegiatan. Mengingat keselamatan rakyat atau masyarakat adalah hukum yang tertinggi," tegas Trunoyudo.

Kabid humas Polda Jatim menambahkan, kegiatan tersebut seharusnya dilakukan secara virtual dalam kondisi pandemi. Atau panitia bisa melakukan dengan cara lain yang tidak mengumpulkan massa. (J-1)

BERITA TERKAIT