28 September 2020, 12:30 WIB

Waspada Banjir di DKI, Penularan Covid-19 Jadi Lebih Rentan


Hilda Julaika | Megapolitan

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan penularan covid-19 saat terjadi banjir akan sangat rentan. Penularan terjadi bukan lewat air banjir, melainkan lewat interaksi manusia selama evakuasi, pengungsian, hingga kondisi MCK Umum.

Dari 82 daerah rawan banjir di DKI Jakarta, 7 Kelurahan masih berstatus zona merah Covid-19, yakni Pegangsaan Dua, Kebon Baru, Bukit Duri, Kalibata, Rawajati, Pademangan, Petamburan.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Sebut Anies Lamban Antisipasi Banjir

Febri, seorang warga Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan mengaku khawatir dengan ancaman banjir di tengah kondisi pandemi covid-19. Saat kejadian banjir di awal tahun ini ada sekitar 11.000 warga terdampak di kelurahan tersebut.

“Sekarang di daerah kami kapasitas sungai mengecil akibat pendangkalan karena beberapa tahun terakhir tidak ada pengerukan. Selain itu juga masih ada pinggiran sungai yang belum berdinding. Sehingga berpotensi terjadi banjir saat musim hujan,” katanya.

Karena itu warga berharap agar pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat serta pihak-pihak terkait lainnya dapat segera mengambil langkah nyata untuk mengantisipasi potensi banjir ini.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun diingatkan agar segera mengambil langkah nyata dan cepat untuk mengantisipasi banjir.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Pras, daerah rawan banjir di DKI Jakarta hingga tahun September 2020 tercatat sebanyak 82 Kelurahan, naik dari awal tahun yang berjumlah 56 Kelurahan. Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir, menurut Pras, juga tampak pada lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar. Revitalisasi trotoar di sepanjang jalan Pangeran Diponegoro justru mengakibatkan penyumbatan tali air sehingga membanjiri perumahan warga sekitar.

"Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng Jalan Diponegoro. Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana pengawasannya," ungkap Pras. (OL-6)
 

BERITA TERKAIT