28 September 2020, 12:01 WIB

Ketua DPRD DKI Sebut Anies Lamban Antisipasi Banjir


Hilda Julaika | Megapolitan

KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menilai Pemprov DKI Jakarta lamban dan tak serius mengantisipasi banjir. Selama ini, Pras berpendapat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bekerja saat banjir sudah terjadi di sejumlah wilayah DKI Jakarta.

"Jangan pas banjir baru kerja. Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir," kata Prasetio kepada wartawan, Senin (28/9).

Baca juga: Target Peningkatan Kapasitas Sungai di DKI Harusnya 20%

Padahal Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem akibat peralihan musim akan terjadi hingga Oktober 2020 dan curah hujan akan lebih tinggi dan basah dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun diingatkan agar segera mengambil langkah nyata dan cepat untuk mengantisipasi banjir.

Lebih lanjut dijelaskan, daerah rawan banjir di DKI Jakarta hingga tahun September 2020 tercatat sebanyak 82 Kelurahan, naik dari awal tahun yang berjumlah 56 Kelurahan. Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir, menurut Pras, juga tampak pada lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar. Revitalisasi trotoar di sepanjang jalan Pangeran Diponegoro justru mengakibatkan penyumbatan tali air sehingga membanjiri perumahan warga sekitar.

"Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng Jalan Diponegoro. Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana pengawasannya," ungkap Pras.

Selain pengawasan, politikus PDI Perjuangan itu mendorong Pemprov DKI mengoptimalkan alokasi dana pinjaman sebesar Rp12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman tersebut dialokasikan untuk tahun 2020 dan 2021 dengan beberapa program prioritas. Selain banjir, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sejumlah program, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

"Dengan ketersediaan anggaran, sudah saatnya Pak Gubernur memperbaiki manajemen, standar prosesdur untuk penanganganan banjir," tuturnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT