28 September 2020, 05:30 WIB

Tidak Ada Perubahan Kurikulum hingga 2021


Bay/Aiw/PO/X-7 | Humaniora

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengakui sudah banyak menerima berbagai aspirasi, saran, dan masukan terkait dengan peningkatan kualitas kurikulum.

Beberapa di antaranya bahkan sudah masuk pembahasan. Namun, Kemendikbud melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) menyatakan belum ada perubahan kurikulum hingga 2021.

“Sesuai arahan Mendikbud, tidak ada perubahan kurikulum nasional. Pada 2021 ialah implementasi terbatas atau prototyping pada sekolah penggerak,” kata Kepala Puskurbuk Kemendikbud Maman Faturahman saat dihubungi kemarin.

Puskurbuk berada dalam Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Perbukuan Kemendikbud mendukung pada aspek kurikulum.

Maman mengatakan beberapa yang sudah mulai masuk pembahasan ialah peningkatan kualitas guru dan implementasi mata pelajaran sejarah agar lebih bermakna. Misalkan, sejarah tematik atau sejarah mesin untuk SMK.

Selain itu, Puskurbuk juga menerima masukan soal peningkatan peran bimbingan dan konseling (BK) dalam merdeka belajar, muatan lokal banjir Jakarta, bahasa daerah, juga perubahan iklim, penggunaan perangkat teknologi, dan berbagai hal lainnya.

“Kami akan melakukan kajian internal dan kolaborasi bersama para pengusul sebelum benar-benar dibawa pada pembahasan publik. Seluruhnya berada pada konteks kajian internal, belum untuk menjadi pembahasan bersama publik.

Secara terpisah, Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, pihaknya mendukung rencana Kemendikbud untuk menyederhanakan Kurikulum 2013 demi menciptakan kemerdekaan belajar bagi siswa.

Penyederhanaan yang dimaksud, lanjutnya, untuk mengurangi muatan Kurikulum 2013 yang selama ini sarat beban dan sulit dituntaskan.

“Penyederhanaan kurikulum berfokus pada pengurangan muatan, terutama materi yang tumpang-tindih antarmata pelajaran terkait, bukan menghilangkan mata pelajaran tertentu,” tambahnya.

Sementara itu, dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan banyak anak mengalami kekerasan psikis selama pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Seperti dimarahi atau dibentak orangtua,” kata Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT Tory Ata. (Bay/Aiw/PO/X-7)

BERITA TERKAIT