28 September 2020, 04:15 WIB

Perpres Percepat Akselerasi EBT


Gana Buana | Ekonomi

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT PLN (persero) mampu mengakselerasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Selain mengatur berbagai kemudahan, dalam Rancangan Perpres EBT tersebut pemerintah menetapkan insentif yang akan diberikan dalam pengembangan EBT.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Harris, menyampaikan, Perpres EBT diharapkan mampu memberikan dampak untuk akselerasi EBT ke depan. Pemerintah telah merancang berbagai kemudahan dan pemberian insentif dalam Rancangan Perpres EBT yang akan memperbaiki iklim investasi EBT di Indonesia.

“Ini merupakan regulasi tingkat perpres untuk harga. Sebelumnya hanya diatur di tingkat permen. Lewat perpres diharapkan, kendala yang seperti itu bisa diminimalkan,” ujar Harris dalam sebuah webinar, Kamis (24/9).

Menurut dia, Perpres EBT telah dirancang dengan berbagai kemudahan dan simplifikasi, seperti terkait dengan aspek harga. Dalam regulasi yang berlaku saat ini, harga listrik dari EBT didasarkan pada biaya pokok penyediaan (BPP) PLN tanpa membedakan jenis teknologi EBT.  Namun, dalam Perpres EBT, harga pembelian akan diatur dengan mempertimbangkan pendekatan keekonomian teknologi dan keekonomian dari wilayah.

“Jadi, harga listrik EBT nanti itu antara di Jawa dan luar Jawa akan berbeda. Contoh, di Jawa US$0,07 per kwh maka kapasitas sama dan jenis teknologi sama kalau dipasang di Papua, harganya bisa 1,5-1,7 kali lebih tinggi,” katanya.

Selain itu, dalam rancangan perpres tersebut diatur bahwa pembelian tenaga listrik pembangkit EBT dilakukan melalui dua skema, yakni penunjukan langsung dan pemilihan langsung. Menurut Harris, penunjukan langsung berlaku untuk pembangkit dengan kapasitas sampai dengan 5 megawatt (Mw).  Skema itu tidak melalui proses lelang dan menggunakan skema harga feed in tariff.

Harris mengatakan, selain menyediakan insentif fiskal yang sudah ada dari Kementerian Keuangan, pemerintah menyiapkan insentif nonfiskal dari kementerian/lembaga terkait. Sementara itu, Rancangan Perpres EBT sedang dalam tahap harmonisasi di kementerian terkait.

Reformasi regulasi

Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Paul Butarbutar menyampaikan saat ini pengembangan EBT di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya terkait dengan sulitnya mendapatkan pembiayaan murah EBT. Bunga pinjaman yang bisa diakses pengembang masih terlalu tinggi sehingga harga listrik dari EBT menjadi mahal.

“Kalau kita bangun proyek EBT di Indonesia, kalau dalam dolar, yang dikenakan bunganya 6%-7%.  Kalau pakai pendanaan dalam negeri, dalam rupiah, bisa 10%-13%.  Ini memengaruhi harga sangat besar,” kata Paul.

Namun, terlepas dari hal itu, pihaknya merasa amat senang pemerintah telah mendorong reformasi regulasi. Dengan demikian, nantinya pemanfaaran EBT akan dimudahkan.
“Ini juga menjadi peluang investasi untuk bangun proyek-proyek EBT menjadi lebih atraktif,” lanjut dia.

Manajer Program Transformasi Energi Institute for Essential Service Reform (IESR) Jannata Giwangkara menyebutkan ada sejumlah instrumen positif yang muncul dalam draf RUU yang dapat menciptakan mekanisme pasar dan permintaan tersebut.

Instrumen dimaksud seperti standar portofolio energi terbarukan (SPET) dan sertifikat energi terbarukan (SET) yang bisa menciptakan dan mengakselerasi jumlah permintaan energi terbarukan yang selama beberapa tahun terakhir stagnan, bahkan menurun.

“SPET ini nanti harapannya bisa mewajibkan badan usaha energi untuk membangun atau memproduksi energi terbarukan dari portofolio yang sudah ada,” ungkap Jannata dalam diskusi media Urgensi Energi Bersih dalam RUU EBT, belum lama ini di Jakarta.

Ia mencontohkan perusahaan batu bara saat ini sudah mengembangkan lini bisnis ke arah energi terbarukan. Itu disebabkan mereka sadar bahwa ET akan menjadi bisnis baru yang menguntungkan di masa depan. Sementara itu, SET diperuntukkan mekanisme jual beli produksi energi terbarukan.

Pembahasan RUU EBT yang saat ini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Itu tidak boleh kalah progresif dengan pembahasan dan penyelesaian RUU Cipta Kerja dan seharusnya hanya fokus untuk energi terbarukan.

Apalagi proses penyusunan RUU ini sudah dimulai sejak Januari 2017 saat Komisi II DPD RI mengadakan RDPU dengan METI.

“Dari 13 negara di Asia Pasifik, sembilan negara di antaranya sudah memiliki UU khusus untuk energi terbarukan, bahkan sudah ada sejak 2000. Untuk Indonesia, pemerintah memang sudah lebih dahulu menerbitkan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi ketimbang mengatur energi terbarukan secara umum sehingga sudah menjadi semakin urgen memiliki UU tersendiri untuk energi terbarukan dalam era transisi energi dan dekarbonisasi ini,” jelas dia.

Jannata menekankan, Indonesia juga memiliki target bauran energi. Terpenuhinya target bauran energi terbarukan di energi primer sebesar 23% pada 2025 sangat penting bagi pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29-41% pada 2030 dan komitmen Indonesia dalam Kesepakatan Paris.

Sayangnya, pengembangan energi terbarukan di Indonesia sangat lambat, hingga 2018 baru mencapai 8,6%. Hal ini disebabkan banyak faktor, salah satunya kesenjangan kebijakan dan regulasi.

Di sisi lain, terlepas dari sukses atau tidaknya RUU ini untuk fokus di energi terbarukan saja, porsi energi berbasis fosil harus bisa ditekan agar bauran energi terbarukan bisa lebih meningkat.

“Pada 2020 dapat menjadi momentum penentu dan titik balik bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan, baik untuk mencapai target-target di tanah air, maupun kemajuan energi terbarukan di tingkat regional,” kata Jannata.

Belum optimal

Energy Project Lead Yayasan WWF Indonesia, Indra Sari Wardhani, mengatakan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat melimpah dan tersebar di seluruh Indonesia. Sayangnya, pemanfaatannya belum optimal.

“RUU EBT seyogianya jadi payung hukum untuk dapat menggantikan peran energi fosil yang cadangannya semakin menipis serta berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat,”  katanya.

Hasil analisis yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM) memperlihatkan pengembangan energi terbarukan dapat ditingkatkan dengan mengendalikan pengembangan energi fosil. Untuk itu, dibutuhkan peta jalan (road map) transisi energi nasional yang memiliki kekuatan sehingga mengikat bagi semua dokumen pemanfaatan dan alokasi semua jenis sumber energi.

RUU EBT yang diinisiasi DPR seharusnya menjadi komitmen untuk memprioritaskan pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya peningkatan ketahanan dan kedaulatan energi, penanggulangan krisis iklim, serta pencapaian pembangunan berkelanjutan. (Ant/S-2)

BERITA TERKAIT