28 September 2020, 04:00 WIB

Pemerintah Terus Berupaya Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca


Gan/S-2 | Ekonomi

PEMERINTAH menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 314 juta ton karbon dioksida (CO2) pada 2030. Hal itu sesuai dengan ratifikasi Paris Agreement pada November 2016.

Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Harris mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di ASEAN dalam hal konsumsi energi. Bahkan, jumlahnya terus meningkat pesat. Pemerintah pun telah menargetkan proporsi penggunaan energi terbarukan sebesar 23% pada 2030 dan 31% pada 2050.

“Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 2030 sebesar 29% tanpa bantuan dan 41% dengan dukungan internasional,” ungkap Harris dalam diskusi berjudul Unlocking Renewable Energy Demand from Commercial and Industrial Buyers for Green Economy, Jumat (25/9).

Menurut dia, rencana itu termasuk dari sektor energi, pemerintah telah mencanangkan target penurunan emisi GRK sebesar 314 juta ton CO2 pada 2030. Estimasi kebutuhan investasi untuk menurunkan emisi sebesar 314 juta CO2 ialah Rp3.500 triliun.

Bidang pembangkit listrik EBT ditargetkan dapat berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 156,6 juta ton CO2 (atau 49,8% dari total aksi mitigasi sektor energi) dengan kebutuhan investasi sebesar Rp1.690 triliun.

Dalam kacamata ekonomi, pengurangan biaya pada sistem energi, dikombinasikan dengan pengurangan polusi udara dan emisi karbon dioksida, akan menghemat hingga US$53 miliar per tahun, atau diperkirakan 1,7% dari GDP Indonesia pada 2030.

“Artinya, percepatan penggunaan energi terbarukan dapat meningkatkan GDP Indonesia sebanyak 1,3% pada 2030 (International Renewable Energy Agency, 2017),” ungkap Harris. 

Dari seluruh sektor, industri memiliki kebutuhan energi terbesar diikuti sektor transportasi, rumah tangga, sektor komersial, dan lain-lain. Mengubah sistem energi konvensional ke energi terbarukan tentunya membutuhkan investasi.

Jika penggunaan energi baru dan terbarukan dipercepat, investasi yang harus dikeluarkan tidak lagi menjadi masalah, apalagi biaya energi terbarukan kini sudah lebih rendah.

Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari mengatakan pengembangan pembangkit listrik berbasis EBT diproyeksikan menjadi salah satu program utama pemerintah untuk mengurangi produksi CO2.

Pembangkit listrik berbasis EBT dapat berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 156,6 juta ton CO2 atau 49,8% dari total aksi mitigasi sektor energi. “Adapun kebutuhan investasinya diperkirakan sebesar Rp1.690 triliun,” ungkap Ida.

Ida menjelaskan pihaknya akan menyelaraskan target porsi EBT dalam bauran energi sebesar 23% pada 2025 dengan upaya menekan kenaikan suhu rata-rata global di kisaran 1,5-2 derajat celsius. Kementerian ESDM mencatat, sampai dengan paruh pertama tahun ini, kapasitas pembangkit listrik terpasang berbasis EBT mencapai 10,4 gigawatt (Gw).

“Jumlah tersebut didominasi oleh energi hidro dengan komposisi sekitar 6,07 Gw dan selanjutnya diikuti oleh energi panas bumi sebesar 2,13 GWw,” ujar Ida.

Sebagai informasi, komposisi EBT dalam bauran energi primer dalam pembangkit listrik pada 2019 hanya 9,15%, sementara komposisi yang lain masih didominasi batu bara sebesar 37,15% dan gas sebesar 33,58%.

Hambatan regulasi

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan permasalahan utama yang membuat pemanfaatan EBT di Indonesia baru 9,15% ialah regulasi yang terus berubah. Hal itu tentunya memengaruhi investasi di sektor EBT.

“Hambatan regulasi berubah-ubah di masa lalu sehingga memperburuk iklim investasi,” kata Halim.

Padahal, kata Halim, untuk mengembangkan EBT, Indonesia membutuhkan pendanaan yang besar yang berasal dari investasi. Dengan peraturan yang berubah-ubah, investor menganggap pemerintah tidak serius dalam mendorong EBT. Ditambah lagi, Kadin memandang, EBT dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) belum menjadi prioritas.

“Padahal, semakin besar pengoperasian EBT, emisi gas rumah kaca ikut turun,” kata dia.

Selain itu, permasalahan harga mengurangi minat investor untuk menanamkan dana di sektor EBT di Indonesia. Hingga kini, harga dan distribusi di Tanah Air masih mahal, tetapi investor tidak mendapatkan tingkat pengembalian yang layak. Oleh karena itu, kata Halim, dibutuhkan insentif yang lebih menarik bagi investor. Insentif yang diberikan saat ini dinilai masih kurang.

“Pemberian tax holiday dan tax allowance hanya lima tahun, padahal lima tahun pertama setelah operasi, proyek masih cash flow,” tandas dia. (Gan/S-2)

BERITA TERKAIT