27 September 2020, 14:50 WIB

Wapres: Ego Sektoral Hambat Penanganan Stunting


Emir Chairullah | Politik dan Hukum

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin kembali menyoroti masalah ego sektoral antarlembaga pemerintah dalam upaya mengatasi problem di masyarakat. Menurut Ma’ruf, penanganan hambatan pertumbuhan pada anak atau stunting atau di Indonesia terkesan bersifat parsial dan belum terkoordinasi. 

“Jangan sampai (terjadi) ego sektoral. Sibuk sendiri-sendiri (kemudian) tidak nyambung capaiannya. Karena masing-masing kerja, bukan kerja sama,” katanya dalam keterangan persnya, Minggu (27/9).

Ia mengungkapkan bahwa masalah stunting di Indonesia bersifat multidimensi, mulai dari aspek kesehatan, sanitasi, keluarga, bahkan hingga perumahan, sehingga penanganannya juga melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Wapres menekankan pentingnya collaborative working agar penanganan stunting menjadi lebih efektif dan efisien. 

“Jadi, bagaimana strategi collaborative working ini bisa efektif, bisa kita konsepkan,” ungkapnya.

Ma’ruf menambahkan, saat ini anggaran penanganan stunting tersebar di berbagai lembaga. Ia meminta agar dilakukan konvergensi anggaran. “Kemudian yang kedua memang anggarannya itu ada di berbagai lembaga. Perlu adanya konvergensi,” tegasnya.

Wapres meminta agar koordinasi antarlembaga dapat dilakukan dengan lebih efektif agar collaborative working dan konvergensi anggaran tersebut dapat terwujud, sehingga penanganan stunting menjadi lebih terstruktur dan terukur. 

“Kemudian karena ini menyangkut koordinasi sebenarnya, soal-soal koordinasi mengenai target. Oleh karena itu, memang harus efektif betul koordinasinya,” pintanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy melaporkan bahwa Kemenko PMK mendapat arahan dari Presiden untuk mengkaji penanganan stunting sehingga penurunan angkanya dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

"Capaian dari penanganan stunting yang beliau telah tetapkan dengan Pak Wapres, menargetkan bahwa sampai tahun 2024 itu angka stunting di Indonesia diupayakan bisa turun sampai 14%,” ungkap Muhadjir.

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyampaikan analisisnya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan stunting yang sebagian besar relevan dengan tugas dan fungsi BKKBN. 

“Dari analisis kami, memang faktor yang tidak langsung itu ada sanitasi, kemudian juga air bersih, pendidikan, sosial ekonomi, dan kemiskinan. Dan faktor yang langsung itu nutrisi, ASI, penyakit. Kemudian faktor menengahnya atau intermediate-nya itu jarak anak, jumlah anak, kemudian umur ibu. Ini yang menjadi ranah kami sebagai bagian dari faktor spesifik yang mestinya kita intervensi,” paparnya. (P-2)

BERITA TERKAIT