27 September 2020, 11:34 WIB

Tingkat Kerawanan Sosial Politik Pilkada 2020 di Cianjur Tinggi


Benny Bastiandy | Nusantara

POTENSI tingkat kerawanan sosial politik di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terpetakan relatif tinggi menghadapi Pilkada serentak 2020. Satu di antara variabel tingkat kerawanan itu adanya indikasi mobilisasi kalangan birokrat alias aparatur sipil negara (ASN).

Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur, menjelaskan indeks kerawanan dalam konteks sosial politik pada Pilkada 2020 di Kabupaten Cianjur memang jadi sorotan Bawaslu RI. Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Kabupaten Cianjur masuk 10 besar daerah di Indonesia yang dinilai Bawaslu RI berpotensi rawan.

"Kenapa disebut rawan? karena variabel-variabel, salah satunya kan ada beberapa calon yang berpotensi memaksimalkan energi birokrat atau ASN," terang Hadi, Minggu (27/9).

Selain itu, lanjut Hadi, variabel penilaian lainnya menyangkut kerentanan indikasi 'godaan-godaan' yang ditujukan bagi para penyelenggara agar berbuat tidak profesional selama menjalankan tugas. Penilaian-penilaian yang dilakukan Bawaslu RI, kata Hadi, jadi motivasi bagi Bawaslu Kabupaten Cianjur.

"Ini tentu jadi motivasi bagi kami untuk membuktikan bahwa kerawanan ini sebetulnya hanya potensi. Mudah-mudahan tidak terjadi," sebut Hadi.

Hadi menegaskan bagi calon atau pasangan calon yang terbukti memobilisasi birokrat atau ASN untuk memenangkan Pilkada, sanksinya sudah dijelas diatur dalam undang-undang. Bahkan bentuk sanksinya bisa dikategorikan pidana.

"Itu sudah jelas sanksinya. Seorang pejabat tidak boleh mengambil tindakan atau sikap yang menguntungkan atau merugikan paslon (pasangan calon). Sanksinya bisa pidana. Variabelnya nanti kita lihat lagi, bisa kurungan atau denda," tegas Hadi.

Pilkada yang bersamaan dengan pandemi covid-19, kata Hadi, tugas pengawasan yang dilakukan Bawaslu jadi berlipat. Jajaran pengawas Pemilu hingga ke tingkat ad hoc di kecamatan dan desa atau kelurahan, harus juga mengawasi penerapan standard protokol kesehatan.

"Dalam situasi pandemi covid-19 ini, juga ada tugas tambahan. Jika ada paslon yang tidak menerapkan protokol kesehatan, maka kegiatannya bisa dibubarkan paksa," ucapnya.

Pengawasan selama berjalannya tahapan Pilkada diperlukan juga partisipasi masyarakat. Mereka bisa melaporkan langsung seandainya menemukan dugaan atau indikasi bentuk-bentuk pelanggaran Pilkada.

"Tentunya dengan menyertakan barang bukti seperti foto atau adanya saksi," pungkasnya.

baca juga: Belum Ditetapkan Sebagai Paslon, Kelana-Astutik Tetap Kampanye 

Pilkada Kabupaten Cianjur diikuti empat pasangan calon. Mereka adalah pasangan calon nomor urut 1 Muhammad Toha-Ade Sobari (HaDe) yang maju dari jalur perseorangan, pasangan calon nomor urut 2 Oting Zaenal Muttaqin-Wawan Setiawan (OTW) yang diusung koalisi Gerindra dan Demokrat, pasangan nomor urut 3 Herman Suherman-Tb Mulyana Syahrudin (BHS-M) yang diusung Golkar, NasDem, PDI Perjuangan, PAN, dan PPP, serta pasangan calon nomor urut 4 Lepi Ali Firmansyah-Gilar Budi Raharja (Pilar) yang diusung PKB dan PKS.

Dari empat paslon tersebut, figur yang cukup kental melekat dengan birokrat adalah Herman Suherman dan Oting Zaenal Muttaqin. Herman adalah petahana yang merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cianjur menggantikan Bupati Cianjur nonaktif, Irvan Rivano Muchtar. Sedangkan Oting Zaenal Muttaqin merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur. Sementara calon lainnya murni merupakan politisi yang sudah lama berkecimpung dalam dunia politik di Kabupaten Cianjur. (OL-3)

BERITA TERKAIT