27 September 2020, 05:35 WIB

Propaganda Khilafah lewat Film Perlu Diwaspadai


Dhk/I-1 | Nusantara

PROPAGANDA paham khilafah melalui berbagai media komunikasi, seperti film, dipandang perlu terus diwaspadai. Paham transnasional itu diduga kini tetap terus berkembang dan menggunakan berbagai medium untuk menyebarkan ideologinya.

Hal itu mengemuka dalam diskusi daring berjudul Jejak Khilafah di Nusantara: Fakta Sejarah atau Propaganda, kemarin. Secara khusus, diskusi menyoroti film berjudul Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN) yang menuai kontroversi, beberapa waktu lalu.

Pengamat politik President University Muhammad AS Hikam menilai pembuatan film JKDN merupakan propaganda pendukung paham khilafah yang hendak menyuguhkan khayalan mengenai sistem totaliter negara Islam.

“Mereka selalu mengembangkan utopia bahwa kekuatan Islam tidak akan dianggap sah apabila tidak menciptakan sistem yang totaliter dengan kepemimpinan tunggal. Dalam fi lm ini mereka sangat menginginkan adanya satu khilafah,” ucap AS Hikam.

Menurut AS Hikam, film tersebut merupakan penyebaran ideologi politik yang tidak sesuai fakta sejarah. Ia menyebut film JKDN terobsesi dengan ideologi yang menempatkan Islam sebagai politik terkait dengan kekuasaan ketimbang ajaran-ajaran untuk memperbaiki akhlak manusia.

“Film ini secara keseluruhan soal penyebaran ideologi politik, jadi jangan diharapkan mereka akan berpikir bahwa Islam itu adalah suatu wahyu atau ajaran Allah SWT dalam rangka memperbaiki akhlak. Bagi siapa pun yang membuat dan mensponsori film ini, mereka terobsesi bagaimana mengembangkan Islam itu sebagai power,” ucap Hikam.

Film JKDN yang disutradarai Nicko Pandawa menyebut kekhilafahan Islam di Nusantara sudah ada sejak lama. Menurut klaim film itu, ada hubungan antara kesultanan dan kerajaan di Nusantara dengan kekhilafahan Turki Utsmani atau wilayah Arab sejak abad ke-7.

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta, Sukron Kamil, menyebut klaim hubungan kekhilafahan dengan wilayah Nusantara tak memiliki bukti sejarah. Salah satunya terkait dengan klaim hubungan Aceh dan kekhilafahan Utsmaniyah yang digambarkan seolah-olah sebagai hubungan negara.

“Tidak ada wilayah Nusantara yang menjadi bawahan dari kekhilafahan, seperti Utsmani. Memang punya hubungan dengan Aceh, tapi hanya untuk dagang bukan (hubung an) negara bawahan,” ujarnya. (Dhk/I-1)

BERITA TERKAIT