26 September 2020, 10:45 WIB

Sanksi Berat Ancam Penyalahguna Kewenangan


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Ratna Dewi Petalolo menyatakan dinasti politik bisa memicu penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan salah satu pasangan calon di pilkada 2020. Praktik itu terancam sanksi pidana paling lama enam tahun penjara dan denda enam juta rupiah.

"Apabila terbukti akan dijerat Pasal 188 atau Pasal 190 Juncto Pasal 71 UU 10/206 tentang Pemilihan dengan sanksi pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak enam juta rupiah bagi pejabat negara yang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (26/9).

Menurut Dewi modus yang kerap muncul dalam penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan pasangan calon dengan cara memanfaatkan anggaran fasilitas atau program pemerintah oleh kerabat yang berkuasa dalam pemilihan kepala daerah. Akibatnya kandidat kepala daerah rentan akan konflik kepentingan.

"Bisa dengan cara memobilisasi birokrasi oleh kerabat yang berkuasa untuk mendukung kerabatnya yang lain pada kontestasi pilkada," ujarnya.

Baca juga : Revisi UU Kejaksaan Dinilai tak Kurangi Kewenangan Polri

Dewi mengatakan praktik politik dinasti dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara mewariskan kedudukan atau jabatanya. Menurutnya cara ini dilakukan mendapatkan kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya berdasarkan kekerabatan.

"Politik dinasti merupakan bentuk upaya elite untuk mempertahankan kekuasaan satu berbagai kelompok keluarga memonopoli kekuasaan politik," tutur dia.

Dewi mencontohkan politik dinasti yang dilakukan pada saat walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan Tahun 2010. Itu terjadi pelanggaran yang dilakukan pasangan calon Airin Rachmi dan Benyamin Airin merupakan adik ipar dari Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

"Praktik politik dinasti tidak hanya terjadi di dalam pemilihan di tingkat nasional, namun masif terjadi di tingkat lokal," ujarnya.

Menurutnya untuk mengantisipasi pelanggaran calon kepala daerah, Bawaslu telah melakukan pencegahan. Upaya pencegahan nantinya akan meminimalisir pelanggaran.

"Upaya pencegahan dilakukan Bawaslu dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, melakukan pengawasan dan penelusuran serta memberikan imbauan," tutup dia. (P-5)

BERITA TERKAIT