26 September 2020, 06:39 WIB

Jangan Manipulasi Angka Covid-19


Hld/Put/Ssr/Dmr/J-2 | Megapolitan

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan diingatkan untuk lebih jujur dan transparan dalam membuka kasus covid-19 di Ibu Kota. Keterbukaan data dan evaluasi berkelanjutan dinilai akan memengaruhi kebijakan yang diambil di situasi mendesak ini.

Demikian dikatakan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, kemarin. Menurutnya, data kasus covid-19 yang selama ini dibuka justru belum benar-benar trans paran alias masih ada manipulasi data. “Katanya dinyatakan kasusnya landai. Seperti apa angka-angkanya? Yang ada banyak yang dimanipulasi angkanya. Masyarakat enggak percaya,” kata Trubus.

Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta berani membuka data sesuai yang terjadi di la pangan, termasuk data jika ada pejabat yang tertular dan tidak perlu ditutupi. Hal ini juga berlaku untuk pemerintah pusat.

Trubus menyarankan penanganan covid-19 harus menyeluruh dan optimal. Diperlukan pula konsistensi dalam melakukan pembenahan dan penanganan kasus. Misalnya, memperkuat pengawasan mobilitas orang di Ibu Kota. Maklum, selama ini pengawasan kepada pergerakan orang saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid 2 masih rendah.

Hal ini juga perlu didukung dengan law enforcement atau penegakan hukum dan sanksi yang kuat. Oleh karena itu, terang dia, raperda pengendalian covid-19 memang mendesak untuk diterbitkan karena regulasi itu bisa mengatur sanksi PSBB secara pidana.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani sepakat pelanggar PSBB dan dianggap berpotensi menyebabkan penularan covid-19 seperti yang tertuang dalam berkas raperda tersebut sewajarnya mendapatkan sanksi tegas seperti.

Jika sudah disahkan, perda itu akan mengatur hal-hal yang tidak bisa diatur melalui peraturan gubernur (pergub) atau keputusan gubernur (kepgub). Salah satunya mengenai sanksi pidana. “Pemprov punya tanggung jawab memberikan perlindungan kesehatan kepada warganya.”

Sebelumnya, Gubernur Anies telah menyampaikan raperda tentang penanggulangan covid-19 kepada DPRD DKI Jakarta. Menurut Anies, raperda ini dibentuk untuk memperkuat landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penanganan covid-19 di Ibu Kota.

Peran masyarakat

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ari za menegaskan masyarakat berperan besar dalam menanggulangi wabah covid-19. Caranya ialah dengan melakukan protokol kesehatan secara disiplin.

“Para ahli sudah bilang ini dari hasil penelitian bahwa dalam penanggulangan wabah, masyarakat itu kontribusinya terbesar sampai 80%,” kata Ariza di Balai Kota, kemarin.

Untuk itu, diperlukan kesadaran masyarakat bahwa protokol kesehatan saat ini harus menjadi budaya baru dalam kehidupan sehari-hari yang tak boleh lepas dan harus terus melekat. Para ahli, imbuhnya, menyebut upaya sosialisasi dan sanksi dari pemerintah hanya berkontribusi 20% terhadap penanganan wabah. Artinya, kontribusi terbesar di masyarakat.

“Kalau dulu orang pakai masker aneh. Sekarang yang aneh justru orang yang tidak pakai masker. Jangan sampai orang baru sadar saat terpapar dan sudah di RS. Jangan sampai baru sadar saat ada keluarga kita yang meninggal dunia,” pungkasnya. (Hld/Put/Ssr/Dmr/J-2)

BERITA TERKAIT