26 September 2020, 03:55 WIB

Kampanye Sehat Mutlak Diwujudkan


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

TAHAPAN kritis dalam pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 dimulai hari ini hingga 5 Desember nanti saat calon kepala daerah mene bar daya pikat melalui kampanye. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun siap menindak setiap bentuk pelanggaran.

“Semua jajaran di 270 daerah sudah siap, termasuk penindakan pelanggaran protokol kesehatan,” tegas anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Dalam penegakan aturan kampanye, imbuh dia, Bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU RI, Polri, dan Kejaksaan Agung. Kendati demikian, Bawaslu akan mengutamakan langkah pencegahan.

Dari catatan Bawaslu, ada peningkatan kepatuhan terhadap protokol kesehatan pada saat penetapan dan undian nomor urut calon yang dilakukan secara tertutup, Rabu (23/4). Saat itu tidak ada kerumunan massa seperti ketika proses pendaftaran berkat koordinasi antara penyelenggara, pihak keamanan, dan kepatuhan para kandidat.

Menurut Afi fuddin, masa kampanye yang berlangsung cukup lama, yakni 71 hari perlu perhatian khusus agar minim pelanggaran. Apalagi, meski para calon diimbau untuk jualan program secara daring, masih banyak daerah yang akses internetnya terbatas sehingga menjadi alasan bagi mereka melakukan kampanye tatap muka.

KPU pun masih memberi ruang bagi calon mengumpulkan massa pada tahapan kampanye. Hal itu tertulis dalam Pasal 58 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Coronavirus Disease (Covid-19).

Pada ketentuan yang diundangkan pada Rabu (23/9) itu, calon bisa menggelar rapat umum di ruangan. Namun, terdapat enam persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain jumlah peserta yang hadir maksimal 50 orang dan memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter. Mereka juga diwajibkan memakai masker.

Anggota KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pihaknya menekankan kepada seluruh KPU di 270 daerah untuk memahami dan menyosialisasikan ketentuan protokol kesehatan seperti yang digariskan dalam PKPU Nomor 13/2020. “Besok KPU RI juga akan mengadakan sosialisasi PKPU Kampanye. Tentu targetnya para pasangan calon dan secara teknis dilakukan KPU provinsi dan kabupaten/kota yang pilkada,” paparnya, kemarin.

Komitmen calon

Kepatuhan pada protokol kesehatan menjadi syarat mutlak agar pilkada tidak menjadi sumber penularan virus korona. Apalagi menurut Bawaslu, cukup banyak daerah dengan indeks kerawanan tinggi terkait dengan covid-19 (Lihat Grafis).

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap kepatuhan pada protokol kesehatan saat penetapan calon dan undian nomor urut berlanjut. “Konsistensi dan komitmen kepatuhan peserta pemilihan dan juga para pihak baru akan terlihat dan teruji saat kampanye sudah berjalan,” tuturnya.

Para calon kepala daerah pun berkomitmen untuk mengedepankan kampanye sehat tanpa penularan korona. Pasangan nomor urut 1 di pilkada Makassar, Sulawesi Selatan, Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi, misalnya, tidak akan melakukan kampanye dalam bentuk rapat umum. Mereka akan memanfaatkan media sosial dan blusukan dalam jumlah kecil.

“Tim sudah menganalisis positif dan negatifnya melakukan sosialisasi atau kampanye dengan model rapat umum. Harapan kita bisa terus menjaga protokol kesehatan agar tidak menyebarkan covid-19 sehingga diputuskan tidak akan menggelar rapat umum,” kata Danny.

Komitmen untuk menaati protokol kesehatan juga disuarakan para kandidat pilkada Kabupaten Manggarai Barat, NTT, dan Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara, dalam deklarasi kemarin. (Uta/LN/JL/AP/X-8)

BERITA TERKAIT