25 September 2020, 14:45 WIB

Perlindungan Sosial Sentuh 90% Rumah Tangga Miskin Indonesia


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

KEPALA Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menuturkan, sebanyak 90% rumah tangga miskin di Tanah Air telah tersentuh bantuan pemerintah. Pernyataan itu merujuk dari survei yang dilakukan oleh Bank Dunia, sejak Mei lalu mengenai penanganan dampak pandemi covid-19 kepada perekonomian.

“Survei dilakukan bukan oleh Kemenkeu tapi World Bank dalam 3 ronde, sekarang sudah ronde 3. Ronde 1 itu pada Mei, ronde 2 sekitar Juli, dan ronde 3 pada Agustus. Yang mereka dapatkan, pada Mei itu masih ada sekitar 40% rumah tangga miskin yang belum dapat support apa-apa dari pemerintah. Wah nggak bener dong, nggak efektif,” imbuh Febrio dalam taklimat media dengan topik Kupas Tuntas Ekonomi APBN secara virtual, Jumat (25/9).

Baca juga: Implementasi Pemulihan Ekonomi Saat 'New Normal' Harus Tepat

“Lalu survei di Juli dan Agustus, pada Agustus kita dapat bahwa hampir 90% rumah tangga miskin telah mendapatkan sedikitnya 1 bantuan. Jauh membaik dibandingkan Mei,” sambungnya.

Hasil survei itu, kata Febrio selaras dengan progres realisasi perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang meningkat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Dalam PEN, pemerintah sedianya mengalokasikan dana hingga Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial dari total anggaran PEN sebesar Rp695,2 triliun.

Bahkan, besaran anggaran PEN perlindungan sosial itu potensial untuk lebih besar. Sebab, pemerintah akan merealokasi anggaran di pos lain dalam program PEN yang serapannya lambat ke program perlindungan sosial.

Oleh karenanya, di 2021 pemerintah akan tetap melanjutkan beberapa program perlindungan sosial untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar bisa bertahan dari dampak pandemi. “Perlindungan sosial itu progresnya memang luar biasa, dari Rp203,9 triliun sudah lebih dari 58% yang tercapai, sehingga ini menjadi strategi yang harus terus kita lakukan,” jelas Febrio.

Di 2020, anggaran Rp203,9 triliun untuk perlindungan soisal meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp37,4 triliun, Kartu Sembako Rp43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, bansos non Jabodetabek Rp32,4 triliun, Kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik, pangan dan sembako Rp25 triliun, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp31,8 triliun.

Program anyar dalam perlindungan sosial juga digulirkan pemerintah, misal, bantuan subsidi upah kepda pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta dan merupakan peserta aktif BPJamsostek. Bantuan ini menargetkan 15,7 juta pekerja dengan besaran dana yang diterima tiap pekerja sebesar Rp2,4 juta dalam waktu 4 bulan. Pencairan subsidi itu dilakukan 2 bulan sekali dengan besarannya masing-masing Rp1,2 juta tiap pekerja.

Di kesempatan yang sama, Kepala Ekonom Danareksa Moekti Prasetiani Soejachmoen menuturkan, program bansos yang dijalankan pemerintah di tengah pandemi efektif mengurangi beban rumah tangga. Setidaknya, dari survei yang dilakukan, 60% responden menyatakan, 25% beban yang dimiliki berkurang setelah menerima bansos.

“60% responden mengatakan beban rumah tangga berkurang sekitar 25% karena adanya bansos. Sementara sekitar 28% dari responden mengatakan bansos mengurangi beban sampai 50%. Jadi bansos itu memang secara langsung memengaruhi pengeluaran rumah tangga,” imbuhnya.

“Persentase rumah tangga miskin dengan pengeluaran lebih dari Rp1 juta, pada Mei-Juni mereka mulai mengalami penurunan, tapi sejak bansos direalisasikan, maka pada Juli-Agustus ada peningkatan dari persentase rumah tangga miskin yang bisa melakukan pengeluaran lebih dari Rp1 juta. Jadi memang obat yang dikeluarkan pemerintah ini cukup berhasil setidaknya untuk mempertahankan pengeluaran dari rumah tangga miskin,” pungkas Moekti. (Mir/A-1)

BERITA TERKAIT