25 September 2020, 16:40 WIB

Tito: Pilkada Ruang Peperangan Lawan Covid-19


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan ruang peperangan melawan covid-19. Sejumlah regulasi dapat digunakan sebagai landasan penindakan berikut tuntunan dalam menjaga pesta demokrasi dari ancaman penyakit yang disebabkan virus korona tersebut.

"Ini secara pribadi atas nama Kemendagri kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Polhukam (Mahfud MD) lebih khusus tentunya kepada Bapak Kapolri (Idham Azis), Panglima TNI (Hadi Tjahjanto), Bapak KSAD (Andika Perkasa) dan terutama jajaran KPU, Bawaslu sehingga semua bergerak tidak hanya dengan menggunakan instrumen PKPU, tapi instrumen-instrumen hukum lainnya,” terang Tito dalam Rapat Koordinasi Pimpinan secara virtual Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dan Kementerian/Lembaga, Jakarta, Jumat (25/9).

Tito mengapresiasi kerja keras dan bantuan dari seluruh pihak terkait pilkada 2020 sehingga tahapan pengundian nomor urut pasangan calon di 270 daerah terlaksana dengan baik, aman, tertib. Itu khususnya menyangkut ketaatan atas protokol kesehatan covid-19.

Namun, Tito mengaku tidak ingin puas dengan capaian tersebut mengingat masa kampanye menyimpan tantangan lebih besar. Menurut jadwal yang telah ditetapkan KPU RI tahapan ini akan berlangsung 71 hari mulai 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020.

“Insya Allah kalau kampanye kerumunan sosial tidak terjadi maka ini tidak akan menjadi media penyebaran covid-19. Untuk itu, mohon bantuan dan terimakasih mohon bantuan kepada jajaran Polri dan TNI, mohon betul, karena ini kekuatan-keuatan inilah yang sebetulnya menjadi kunci, selain KPU, Bawaslu dan Satpol PP,” paparnya.

Tito mengatakan pilkada merupakan program padat karya yang dapat menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah anggaran pemerintah daerah untuk pelaksanaan gelaran ini mencapai Rp15 triliun ditambah Rp4,2 triliun dari pemerintah pusat.

“Sebagian besar 60% anggaran itu digunakan untuk para penyelenggara, artinya program padat karya terjadi, 20% itu untuk alat pilkada. Kemudian 20%-nya untuk pelindung dari covid-19, itu untuk para petugas penyelenggara, pengamanan, maupun untuk para pemilih di TPS nanti, jadi ini sebetulnya bisa membangkitkan ekonomi,” jelasnya.

Tito juga telah mengevaluasi dan menegur daerah dengan penyerapan APBD masih rendah atau di bawah rata-rata nasional 53,18%. Daerah-daerah tersebut seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Aceh dan Papua.

“Kami evaluasi dan kami bacakan semua yang bagus maupun yang merah, sehingga yang merah menjadi iklim kompetitif antara wilayah. Jadi sudah terjadi peningkatan yang lumayan bagus untuk belanja pendapatan maupun belanja di daerah,” pungkas Tito. (P-2)

BERITA TERKAIT