25 September 2020, 15:15 WIB

Jelang Kampanye, KPU Tekankan Pemahaman PKPU 13


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan memasuki masa kritis mengingat, mulai Sabtu (26/9) akan memasuki tahapan kampanye. Bila pasangan calon atau pihak lain yang terlibat mengabaikan protokol kesehatan, tentunya pesta demokrasi di 270 daerah ini bisa berujung petaka.

Guna mengantisipasi penyebaran covid-19, KPU menekankan kepada seluruh KPU di 270 daerah untuk memahami dan menyosialisasikan protokol kesehatan sebagaimana digariskan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease (Covid-19).

"Kami sudah menyampaikan ke KPU provinsi untuk mengkoordinasikan di daerahnya masing-masing supaya mensosialisasikan PKPU No 13 Tahun 2020 dan PKPU No 11 Tahun 2020," ujar Anggota KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Media Indonesia, Jumat (25/9).

Demi memastikan tahapan kampanye berjalan kondusif, kata dia, KPU juga akan meningkatkan pemahaman mengenai aturan mainnya terhadap pasangan calon. Pasalnya para kandidat merupakan aktor kunci dari jalannya tahapan ini.

"Besok KPU RI juga akan mengadakan sosialisasi PKPU Kampanye. Tentu targetnya para pasangan calon dan secara teknis dilakukan oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota yang pilkada," paparnya.

Kemudian, ia juga memastikan bahwa semua jajaran KPU memiliki pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan PKPU 13/2020. "Kami juga telah melakukan sejumlah antisipasi dan langkah-langkah koordinasi. Semoga tahapan kampanye berjalan dengan baik dan lancar," pungkasnya.

PKPU memberikan peluang bagi pasangan calon kepala daerah untuk menggelar rapat tatap muka. Namun terdapat enam persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pasangan kandidat untuk melakukan aktivitas ini.

Syarat pertama, kegiatan tatap muka bisa dilakukan namun harus mengutamakan metode kampanye melalui media daring dan media sosial. Itu tertuang dalam Pasal 58 ayat 1 berbunyi, 'Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dan huruf b dilakukan melalui media sosial dan media daring,' seperti dikutip dari PKPU 13/2020 yang mulai disosialisasikan KPU RI, Kamis (24/9).

Ketentuan selanjutnya yakni tertulis dalam Pasal 58 ayat 2 yang menjelaskan dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, pertama dilaksanakan dalam ruangan atau gedung.

Poin selanjutnya, membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang satu meter antarpeserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta kampanye melalui media sosial dan media daring.

Kemudian wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer).

'Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan corona virus disease 2019 (covid- 19) pada daerah pemilihan serentak lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah,' sebut pasal tersebut.

KPU meniadakan konser dan kegiatan lain yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat. Kebijakan yang tertuang dalam PKPU 13/2020 itu mempertimbangkan kondisi penyebaran covid-19 yang semakin meluas dan hasil evaluasi ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020.

PKPU 13/2020 juga melarang pengumpulan massa pada tahapan kampanye sebagaimana diatur pada Pasal 88C. Pasal ini secara lengkap berbunyi, 'Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk, a. rapat umum, b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan atau sepeda santai, d. perlombaan, e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah dan atau f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik'.

KPU hanya memperbolehkan kegiatan sesuai Pasal 57 berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media Sosial, dan atau media daring dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, KPU mengatur sanksi sesuai Pasal 88C ayat (2) berupa penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu satu jam sejak diterbitkan peringatan tertulis. (P-2)

BERITA TERKAIT