25 September 2020, 08:57 WIB

DPRD Kabupaten Raja Ampat Gelar Rapat Penetapan Perda APBD-P


Martinus Solo | Nusantara

 DPRD Kabupaten Raja Ampat menggelar rapat Paripurna III Masa Sidang II penetapan dan pengesahan Perda APBD-P Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2020, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat,Kamis,(24/9).

Rapat dipimpin Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dihadiri  Anggota DPRD, Bupati Raja Ampat, dan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).

Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey dalam pidatonya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati dan jajarannya yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam penyelengaraan roda pemerintahan dan pembangunan.

Ia menekankan agar dokumen APBD-P disusun berdasarkan  prinsip, asas dan landasan umum penyusunan pelaksanaan penatausahaan pelaporan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah guna mewujudkan system pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.

Warwey juga berharap PERDA Kabupaten Raja Ampat tentang APBD-P T.A 2020 yang sudah dibahas dan ditetapkan dapat ditindaklanjuti ke Provinsi untuk dievaluasi Gubernur Papua Barat.

Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas kerja sama dan koordinasi yang tetap terpelihara antar eksekutif dan legislative sehingga Perda APBD-P Kabupaten Raja Ampat T.A 2020 dapat disahkan.

 Menurut Abdul Faris Umlati, anggaran yang disiapkan dalam Perubahan-APBD adalah anggaran maksimal, oleh karenanya dalam pelaksanaan belanja akan mengedepankan kedisiplinan,efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Apalagi di tengah masa pandemi covid-19 yang menuntut ketepatan, efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran belanja daerah.

 Ia juga menyatakan Pemda berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan, peningkatan, evaluasi terhadap sektor-sektor yang disoroti oleh legislatif sebagaimana tertuang dalam point-point rekomendasi/catatan bagi pihak Eksekutif.

 Salah satu di antaranya yakni pada penyusunan program dan kegiatan di waktu-waktu yang akan datang akan melibatkan secara penuh Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Raja Ampat guna mensinkronkan antara program dan kegiatan yang sesuai dengan Renstra dan RPJMD sehingga diakhir kegiatan dapat diukur secara kualitatif dan kuantitaif capaian RPJMD dari tahun ke tahun.

Dengan mengedepankan asas pemerataan dalam penyusunan program kerja dan anggaran dapat diketahui capaian dan arah pembangunan dalam lima (5) tahun berjalan.(MS/OL-09).

BERITA TERKAIT