25 September 2020, 05:58 WIB

Kebijakan Keadilan Restoratif Diapresiasi


Dhk/Cah/P-1 | Politik dan Hukum

ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem Taufik Basari mengapresiasi langkah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengeluarkan kebijakan pendekatan keadilan restoratif dalam penuntutan sebuah perkara agar di berbagai daerah tidak mengalami ironi ketika ada
perkara kecil, tetapi sampai pada proses di pengadilan.

“Saya apresiasi dan mudah- mudahan pendekatan keadilan restoratif bisa dilanjutkan kejaksaan di berbagai tempat agar kita tidak alami kasus ironi dan menyedihkan ketika perkara-perkara kecil bisa dipulihkan kondisinya dan tidak sampai pada pengadilan dan putusan,” kata Taufik dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung secara fi sik dan virtual di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Pernyataan Taufik itu terkait dengan langkah Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dia juga meminta agar kejaksaan tidak hanya berhenti pada tahapan penghentian perkara, tetapi juga menindaklanjuti dengan cara pembinaan terhadap pelaku yang dihentikan perkaranya.

Taufik mencontohkan kasus pencurian kotak amal yang dilakukan seorang anak karena anak tersebut disuruh seorang dewasa lalu perkaranya dihentikan. Kejaksaan bisa mengawasi perkembangan kehidupan anak tersebut.

“Apakah ada perbaikan kehidupannya, kalau ternyata melakukan hal-hal yang tidak diharapkan, bisa diingatkan sehingga tidak dilepaskan begitu saja.”

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Santoso juga mengapresiasi langkah kejaksaan mengeluarkan peraturan itu. Dia berharap keputusan tersebut bukan lahir karena alasan politis, melainkan untuk tujuan melindungi masyarakat kecil.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan awalnya ragu sebelum mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut karena tidak ingin pelaksanaannya disalahgunakan jaksa yang nakal.

Karena itu, dirinya memerintahkan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum untuk mengawasi pelaksanaan aturan tersebut secara ketat.

Dia tidak menginginkan ada penyalahgunaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terkait dengan keadilan restoratif sehingga butuh partisipasi masyarakat untuk mengawasinya. (Dhk/Cah/P-1)

BERITA TERKAIT