25 September 2020, 05:40 WIB

Ketua KPK Minta Maaf Langgar Kode Etik


Dhk/P-1 | Politik dan Hukum

KETUA KPK Firli Bahuri dinyatakan bersalah melanggar etik terkait dengan perjalanan pribadinya menunggang helikopter mewah. Firli pun meminta maaf dan menyatakan tak akan mengulangi kesalahannya.

“Pada kesempatan hari ini, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tidak nyaman. Saya menyatakan putusan saya terima dan saya pastikan saya tak akan mengulangi itu,” kata Firli dalam persidangan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, kemarin.

Dalam putusannya, majelis etik Dewas KPK menjatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 dan mewajibkan Firli tak mengulangi kesalahannya terkait dengan perjalanan pribadinya menggunakan helikopter mewah.

“Mengadili, menyatakan terperiksa terbukti melanggar kode etik. Menghukum terperiksa dengan sanksi ringan teguran tertulis dua, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatan,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Anggota Dewas Albertina Ho yang juga membacakan putusan membeberkan pertimbangan putusan sanksi ringan tersebut. Untuk hal memberatkan, Firli dinilai tidak menyadari pelanggaran kode etik yang dilakukannya sebagai ketua KPK.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pun mempertanyakan putusan itu. “Putusan Dewan Pengawas KPK hari ini yang telah menjatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis II kepada Ketua KPK Firli Bahuri dalam kasus penggunaan moda helikopter patut dipertanyakan,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

ICW menilai tindakan Firli Bahuri yang menggunakan moda transportasi mewah telah memasuki unsur untuk dapat diberikan sanksi berat berupa rekomendasi agar mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. ICW juga memberikan lima catatan atas putusan Dewas KPK yang menjatuhi sanksi ringan tersebut.

Pertama, jelas Kurnia, alasan Dewan Pengawas yang menyebutkan Firli tidak menyadari pelanggaran yang telah dilakukan dianggap tidak masuk akal. Sebagai ketua KPK, ICW menilai semestinya Firli Bahuri memahami dan mengimplementasikan Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

Kedua, Dewas dinilai tidak menimbang terkait dengan kasus etik Firli saat menjabat sebagai Deputi Penindakan pada 2018. ICW kala
itu melaporkan Firli ke Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK atas dugaan bertemu dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. (Dhk/P-1)

BERITA TERKAIT