25 September 2020, 06:20 WIB

Klaster Pendidikan Dicabut dari RUU Ciptaker


Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora

PAKAR pendidikan dan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan menyambut baik dikeluarkannya klaster pendidikan dari Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker). Mereka menilai klausul-klausul yang mengatur sektor pendidikan di RUU Ciptaker lebih banyak merugikan masyarakat.

Pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengatakan penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam RUU Ciptaker bertabrakan dari sisi keadilan.

“Habitatnya berbeda cipta kerja kan klasternya saja kemudahan izin berusaha, dari sisi itu saja sudah beda nomenklaturnya. Kemudian pengaturannya malah ke izin-izin pendidikan yang prinsip seperti sertifikasi, izin perguruan tinggi asing yang dipermudah tapi mengkhawatirkan dari sisi ada diskriminasi lah misal guru/dosen kita harus sertifikasi tapi asing tidak perlu,” kata Cecep kepada Media Indonesia, kemarin.

Langkah itu dinilai tepat karena RUU Ciptaker dapat menimbulkan liberalisasi, ko­mersialisasi, dan privatisasi pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan amanat pendiri bangsa yang merupakan tanggung jawab negara yang harus dilindungi.

“Jadi, seakan-akan mengalihkan kewenangan yang harusnya di negara menjadi soal privat. Pendidikan dianggap komoditas seperti barang jasa biasa,” imbuhnya.

Keberadaan klaster pendidikan di RUU Ciptaker, sebelumnya menjadi polemik. “Betul akhirnya dicabut, barusan di rapat Badan Legislasi  DPR,” kata Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam kemarin. Selanjutnya, penataan pendidikan akan tetap dilanjutkan melalui UU Sisdiknas.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda juga menyambut gembira keputusan Baleg DPR tersebut. “Kami berterima kasih kepada Baleg DPR dan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat,” katanya.

Reformasi BOS

Peran pemerintah terhadap pelaksanaan pendidikan nasional ke depan dirasakan masih dominan dan strategis. Salah satu prinsip ialah aspek keadilan dalam penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) di setiap sekolah.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, kemarin. “Kebijakan yang mendorong semakin adilnya kesempatan belajar bagi setiap warga negara itu patut diapresiasi,” katanya.

Lestari, yang juga anggota Komisi X DPR RI, mengungkapkan pada rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (23/9) setelah Mendikbud Nadiem Makarim menyebutkan tahun depan penghitungan biaya satuan BOS akan didasarkan pada dua variabel.

Variabel pertama, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, yaitu indeks kemahalan konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistika (BPS) dan variabel kedua adalah indeks besaran peserta didik (IPD) atau indeks jumlah peserta didik per sekolah di suatu daerah.

Jika indeks kemahalan konstruksi tidak diperhatikan, jelas legislator Partai MasDem itu, sebagian dana BOS malah akan terserap menutup kemahalan sehingga target tidak terealisasi secara optimal, sedangkan indeks besaran peserta didik, imbuh Rerie, akan menentukan efektivitas dana BOS. (Medcom.id/RO/H-1)

BERITA TERKAIT