25 September 2020, 04:25 WIB

Siapkan Langkah Lindungi Masyarakat Hutan Adat


Iam/N-2 | Nusantara

PEMERINTAH berkomitmen menyelaraskan masyarakat hutan adat agar bisa hidup berdampingan dengan industri perkebunan. Keberlangsungan mereka akan terus dijaga dengan menciptakan ruang hidup yang berkeadilan.

“Pada tahap awal, saat ini kami akan melakukan pemetaan kelompok masyarakat hutan adat, yang ada di konsesi lahan perkebun­an dan yang di luarnya. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung bertahun-tahun, antara mereka dan kehadiran industri perkebunan sawit,” ujar Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra, dalam webinar Merawat Industri Sawit di Tengah Isu Masyarakat Adat yang digelar majalah Sawit Indonesia, kemarin.

Ia mengakui, saat ini pemerintah ingin terlebih dulu memahami permasalahan meski polemik dan sengketa antara mereka sudah lama berlangsung. Setelah menemukan jenis-jenis masalahnya, sambil berjalan pemerintah akan mencari solusinya.

Langkah yang akan ditempuh ATR/BPN, lanjut Surya, ialah melakukan penatausahaan wilayah masyarakat hutan adat dan memasukkannya alam daftar tanah. Setelah itu, dilakukan konsolidasi.

Selanjutnya, setelah memahami masalah, dilakukan penyelesaian konflik lahan dan penjelasan tata batas, serta upaya mitigasi konflik. Tata batas ini penting, karena jika luput dari penyelesaian, itu bisa memunculkan masalah baru.

“Seperti masyarakat di perkotaan, batas lahan mereka geser sedikit saja bisa ribut,” ujarnya.

Tahap akhir dalam langkah Kementerian ATR/BPN ialah legalisasi atau redistribusi lahan bagi masyarakat hutan adat. Dalam tahap ini, pemerintah juga perlu melakukan pemberdayaan terhadap mereka.

“Kegiatan yang digulirkan dalam tahap ini meliputi pemberdayaan berbasis kemitraan, konsolidasi tanah, penguatan via tata ruang, penyedia fasilitas umum dan fasilitas sosial. Cita-cita besar dalam tahapan ini ialah untuk mengatasi ke­timpangan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat hutan adat,” paparnya.

Surya mengaku pemerintah sudah punya pengalaman saat menangani konflik yang melibatkan suku Bajo, di Provinsi Gorontalo. Untuk program percontohan berikutnya dipilih Sumatra Barat dan Papua.

“Kami harus memahami problem dan regulasinya. ATR/BPN harus menggandeng kementerian dan lembaga lain, termasuk Komnas HAM dan KPK,” tandasnya. (Iam/N-2)

BERITA TERKAIT